Publisher Right juga dipastikan bukan menyasar kepada para pembuat konten (content creator) maupun influencer individu, melainkan hanya yang dibuat oleh perusahaan pers atau media.

Platform digital seperti Google, YouTube, Tik Tok, dan lainnya pun tetap diperbolehkan menayangkan konten-konten yang dibuat oleh para content creator maupun influencer. Perpres tersebut dipastikan tidak akan membatasi kebebasan dan kreativitas individu dalam membuat konten di ruang digital nasional.

“Jadi kalau platform mau menyalurkan konten-konten yang dibuat oleh content creator, oleh influencer itu tetap boleh, karena kita tidak mengatur konten yang dibikin oleh bukan perusahaan pers. Konten yang bikin oleh perusahaan pers yang kita atur, konten yang dibikin oleh perusahaan pers namanya berita,” jelas Usman Kansong.

Baca Juga  Agar Terhindar dari Konten Hoaks, Menkominfo: Gampang, Ingat BAS!

Rancangan Perpres di antaranya mencakup kerja sama bisnis, yang salah satunya bisa berupa bagi hasil atau lisensi karena platform digital selama ini mengambil secara percuma atau gratis berita yang diproduksi perusahaan pers .

“Nanti ada semacam lisensi terhadap berita yang disalurkan oleh platform digital agar hak perusahaan penerbit diakui. Itulah kenapa namanya Publisher Right, perusahaan pers yang menerbitkan berita mendapatkan haknya,” tukas Usman.

Rancangan Perpres itu juga akan mencakup tugas dan wewenang komite yang beranggotakan maksimal 11 orang atau ganjil, yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Komite itu akan bertanggung jawab kepada publik dan terdiri atas tiga unsur, yakni dari Dewan Pers, unsur pakar, dan unsur pemerintah yakni perwakilan dari Kementerian Kominfo. Unsur Dewan Pers dan Pakar harus independen, tidak boleh berafiliasi atau bekerja di perusahaan pers.

Baca Juga  Momen Presiden Jokowi Hadiri Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu Banjar di Kalimantan Selatan

“Komite itu yang memastikan pelaksanaan rancangan perpres, misalnya jika ada ketidaksepakatan dalam kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers maka komite ini bisa memediasi untuk mencari titik temu atau kesepakatan,” pungkas Dirjen IKP Kominfo. (**)