Kegiatan yang diikuti oleh 297 peserta dari Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS, BI serta instansi lainnya dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera ini, mengambil tema Penguatan Koridor Ekonomi Sumatera Menuju Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Kita semua berharap, pelaksanaan kegiatan ini dapat menghasilkan beberapa rumusan tentang strategi yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera,” ujarnya.

Menurutnya tantangan pembangunan di Sumatera adalah masih terdapatnya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah yang dipengaruhi oleh belum mantapnya infrastruktur.

Transformasi ekonomi tidak akan tuntas dalam waktu singkat. Sehingga, diperlukan proses secara bertahap dalam rangka mendukung Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi, sebelum tahun 2045.

Baca Juga  Ketua Komisi III DPRD Pangkalpinang Menyoroti Pemberlakukan Kantong Parkir Pasar Pagi

Oleh karena itu, percepatan transformasi ekonomi yang inklusif sangat beralasan mengingat wilayah Sumatera masih mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA). Selain itu, masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah dan angka kemiskinan yang masih tinggi di beberapa wilayah di Sumatera.

“Basis dan fondasi ekonomi tentunya terus maju dan tumbuh dengan cepat, sehingga segalanya harus disiapkan dengan cermat. Seperti, mendorong industrialisasi, memperkukuh hilirisasi SDA, penyediaan infrastruktur digital, serta mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang salah satunya adalah, ekonomi biru atau _blue economy,” tutupnya.