Kata dia, dari hasil pertemuan tersebut, Kemendagri meminta agar surat rekomendasi dari DPP Golkar dan DPP PKS diubah redaksionalnya.

“Bahasa rekomendasinya itu harus yang teraktual yakni menyepakati dan menyetujui rapat paripurna pemilihan itu,” kata Mehoa, Senin (28/8/2023).

Oleh karena itu, Mehoa berharap agar hal ini tidak diinterpretasikan ke hal-hal yang lain. Pasalnya kata dia, dirinya bekerja atas nama lembaga.

“Mau ditindak lanjuti secepat mungkin, silahkan. Kalau enggak ditindaklanjuti, itu namanya dzolim, karena hak keuangan Era jadi enggak dapat,” tutupnya.

Baca Juga  Belum Setahun Jabat Pj Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu Dikabarkan Diganti