Keren! Mahasiswa S2 Hukum asal Basel Terbitkan Buku Presidential Thresold

“Kebetulan kami berada pada posisi Pro/setuju untuk menghapuskan PT (Presidential Thrshold). Nah, setelah Debat itu, makin penasaran sama PT itu dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, mana lagi tahun 2024 kan adalah tahun Pemilu, banyak sekali fenomena yang beredar tentang manfaat PT itu sendiri atau perlu banget PT itu dihapus,” imbuhnya.

Ia menuturkan fenomena itu diangkat dalam kepenulisan tugas akhirnya yang berjudul “Urgensi Penerapan Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial terhadap Mekanisme Check And Balances”.

“Kurang lebih 3-4 bulan saya belajar meneliti dan menulis itu. Memang tugas akhir saya ini diminta oleh salah satu Kaprodi Magister saya untuk dijadikan sebagai buku. Jadi saya sunting ulang tulisan itu dalam waktu beberapa minggu untuk dijadikan buku dan bisa dibaca orang dan bisa dibeli juga,” jelas Abril.

Ia menjelaskan, sebelumnya kepenulisan ini, ia berkonsultasi dan bertanya serta mengamati penjelasan dari berbagai literatur dan podcast dengan Direktur PERLUDEM RI Titi Anggraini tentang PT yang paten di bidang kepemiluan.

“Selain itu, Prof. Zainal Arifin Mochtar selaku guru besar hukum tata negara UGM/ahli hukum tata negara pada berbagai kesempatan beliau di narasi-narasi media, pengamatan ini tentu untuk sebagai bahan tulisan juga,” tambahnya.

Abril menambahkan, selama proses kepenulisan, ia juga banyak brainstorming dengan Syaiful Anwar selaku akademisi pakar di bidang Hukum Tata Negara yang saat ini sedang mengikuti program Doktoral dan Bu Yokotani akademisi Hukum Tata Negara juga.

“Banyak masukan-masukan penting dari mereka sampai dengan penulisan dan penyelesaian buku ini,” tutupnya.