“Kalau seperti itu perencanaannya dari dinas, tapi biasanya dari desa minta, ada dari desa nanti direkap, koordinat itu di mana. Titik rambu-rambu yang diperlukan, lampu atau apa. Kalau tidak masuk ke situ, kami akan gunakan dari anggaran dinas,” tambah Juswardi.

Akan tetapi, pihaknya akan melakukan survei terlebih dahulu seberapa krusial rambu-rambu lalu lintas usulan tersebut. Kemudian letaknya berada di mana, apakah masuk kewenangan jalan kabupaten atau provinsi. Sehingga tidak terjadi salah paham.

“Kalau rambu-rambu lalu lintas dari apa yang saya dapatkan di perencanaan itu rata-rata musrenbang desa dan kecamatan, minim sekali permintaan rambu. Tapi tetap jadi fokus kami, kami akan pelihara rambu-rambu yang sudah tidak baik dan harus dipasang,” terangnya.

Baca Juga  Kapolresta Jenguk Kakek Korban Tabrakan di depan Masjid Jamik Pangkalpinang

“Karena seiring waktu jalan bertambah di kita, pasti butuh rambu, makanya itu nanti kita survei, konsep kan kembali. Karena kami juga punya dokumen untuk 20 tahun ke atas, apa-apa saja sih yang dibutuhkan di setiap ruas jalan. Mudah-mudahan anggaran ada, biar bisa kita sesuaikan nantinya,” pungkasnya. (**)