“Kewaspadaan harus dimiliki oleh seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, TNI, Polri, maupun masyarakat sipil. Kewaspadaan diwujudkan dalam bentuk tindakan preventif, proaktif, dan responsif terhadap segala potensi konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,”terangnya.

Menurutnya, Kabupaten Bangka memiliki tingkat kerawanan yang masih dalam kondisi cukup terkendali. Lima tahun kebelakang potensi kerawanan masih berkisar dengan polemik aktivitas tambang timah, kerawanan stok BBM bersubsidi jenis solar, polemik sengketa lahan dan batas wilayah, fluktuatif harga pada komuditas tertentu.

Dia berharap peran kecamatan sebagai unjung tombak dalam melakukan deteksi dini di wilayah masing-masing, diharapkan untuk melakukan pemetaan rawan konflik sehingga ATHG bisa diminimalisir dengan segera. Melaporkan secara berkala ke kantor kesbangpol sehingga bisa memetakan potensi kerawan pada setiap kecamatan.

Baca Juga  Mulkan Harap Sektor Pariwisata Bangka Maju Pesat pasca Tambang

“Saya mengajak semua pihak, untuk terus bersinergi, berkomunikasi dan bertukar informasi baik melalui jalur formal maupun informal dengan mengedepankan sikap profesional,” kata Restunemi.(**)