Irzal menjelaskan pendataan dan validasi data serta verifikasi dimutakhirkan dari BKKBN pusat ke BKKBN Babel sejumlah 245 desa/kelurahan.

“Kegiatan verifikasi dan validasi data dilakukan secara daring maupun virtual sehingga seluruh OPD KB di tiap kabupaten/kota di Babel bisa melakukan kegiatan ini,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ASCKB) Babel, Asyraf Suryadin menyebutkan pendekatan keluarga merupakan amanah negara yang mewajibkan pemda provinsi dan daerah untuk melakukan pendataan bersama- sama wajib memutakhirkan data setiap tahunnya sehingga bisa lebih cepat mengenali keluarga yang beresiko stunting

“Angka prevalensi stunting Provinsi Bangka Belitung saat ini menempati peringkat ke-8 dari 38 provinsi di Indonesia yakni dengan angka 18,5 persen. Hal ini akibat faktor gizi buruk, pola asuh yg kurang baik, kualitas lingkungan dan kerawanan pangan sehingga mendapatkan kehidupan layak, BKKBN harus berusaha lebih peka dengan keluarga Indonesia dengan cara salah satunya melalui pendataaan data tentang informasi penting dari setiap keluarga,”katanya. (**)

Baca Juga  Kasus Stunting di Kabupaten Bangka Terus Menurun