Anggota DPRD Babel, Aksan Visyawan dari Fraksi PKS mengatakan, persoalan ini dampaknya sudah sangat luar biasa karena karyawan kontrak itu punya keluarga. Oleh karena itu dia meminta kepada PT BTM jangan semena-mena.

“Kita minta dari perusahaan apa yang salah itu saja yang dihukum misalkan bidang koperasinya atau oknumnya agar yang tidak salah jangan dihukum. BPJS juga, aturan mana yang salahnya itu saya minta yang minimal bisa,”katanya.

Menurut Aksan, inilah salah satu alasan pihaknya tidak pernah setuju dengan UU Cipta Kerja karena menyengsarakan masyarakat kecil, bahkan dari pusat sampai ke bawah ia menegaskan tidak setuju, apapun alasannya.

Kepala Disnaker Babel, Eliyus Gani mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini karena untuk mutasi ini ada aroma like dislike. Pihaknya meminta manajemen perusahaan dapat membuat kriteria karyawan yang dimutasi itu agar ada transparansi.

Baca Juga  RDP Bersama Pj Gubernur dan Akademisi, DPRD Dorong Ekonomi Babel Tumbuh

“Kami minta dari manajemen langsung membuat kriteria setiap karyawan yang dimutasi itu karena apa dan karena apa agar ada transparansi dan didaftar karyawan mana yang mau dimutasi dan yang tidak mau,” ujarnya. (**)