Oleh: Dr. Darus Altin, SE, MMSI

Berdasarkan Kamus Digital Pengembangan Wilayah “Hinterland” diartikan yaitu sebagai wilayah pedesaan atau perkotaan, atau keduanya, yang terkait erat secara ekonomi dengan kota terdekat; wilayah pedalaman; wilayah terpencil dari daerah perkotaan; wilayah sekitar pusat-pusat kota; dan wilayah belakang; wilayah pengaruh sebuah kota yang dalam memenuhi kebutuhannya atau menjual hasil produksinya cenderung bergantung pada kota tersebut.

Istilah hinterland ini telah dikenalkan pertama kali George Chisholm tahun 1888 dalam buku Handbook of Commercial Geography (Buku Panduan Geografi Komersial). Istilah Hinterland ini berasal dari Jerman yang berarti “tanah di belakang” dari sebuah kota, pelabuhan, atau serupa lainnya.

Merujuk istilah tersebut, maka sebagai suatu pengembangan aspek geografis daerah hinterland tersebut tidak terlepas dari pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Dengan demikian hinterland merupakan sebuah daerah yang seharusnya dapat dikembangkan dan menjadi potensi bagi penyangga perkotaan.

Potensi-potensi daerah hinterland seharusnya bisa menjadi modal yang sangat produktif dan dapat menghasilkan secara ekonomi bagi daerah dan memiliki fungsi penting bagi ekologi, sosial, dan budaya.

Dalam konteks Bangka Belitung, maka desa-desa atau pulau-pulau kecil dapat dikatakan sebagai tanah belakang dari sebuah daerah pusat pertumbuhan di ibukota provinsi atau ibukota kabupaten tersebut.

Sebagai daerah kepualaun yang memiliki luas perairan 65.301 km2 dan luas daratan 16.424,14 km2 dengan jumlah pulau 470 pulau dan 50 pulau yang berpenghuni. Artinya secara geografis Kepuluan Bangka Belitung perlu diberikan perhatian lebih terhadap pulau-pulau kecil dengan segala potensi yang dimiliki pulau tersebut.

Tentunya kita juga melihat, masih sebagaian belum terjadinya konektivitas melalui jalur darat. Ini merupakan kendala bagi pengembangan suatu daerah kepulauan.

Untuk mengembangkan desa atau pulau-pulau kecil tersebut maka diperlukan suatu konsep pengembangan ekonomi baru melalui potensi yang dimiliki desa/pulau-pulau tersebut. Potensi-potensi yang dimiliki desa atau pulau-pulau kecil bisa disinergikan ke dalam program kabupaten/kota atau Provinsi.

Namun demikian, ada permasalahan-permasalahan utama yang sangat mendasar seperti permasalahan infrastruktur yang ada di pulau atau desa tersebut yang perlu ditanggulangi.