Mestinya dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044 akan lebih membantu kolaborasi berbagai pihak tadi. Namun demikian tetap saja peran utama haruslah dimainkan oleh pemerintah. Kita bisa belajar banyak dari apa yang telah dilakukan Bupati Banyuwangi, Azwar Anas dulu Ketika membangun kepariwisataan di daerahnya.

Dalam bukunya berjudul Anti Mainstream Marketing (2019), Azwar Anas mengemas 20 jurus dalam mengubah Banyuwangi. Ia membaginya  menjadi 7 jurus untuk strategi pemasaran, 6 jurus inovasi pemasaran dan 7 jurus kepemimpinan pemasaran. Ke-20 jurus yang dijalankan itu merupakan jurus-jurus yang tak umum dilakukan. Karena itu mungkin jurus-jurusnya jadi menarik dan mengena.

Ada beberapa jurus yang menarik yang dilakukan. Dalam menjalankan strategi pemasaran misalnya Banyuwangi menjadikan setiap dinas adalah Dinas Pariwisata. Sebagai contoh Dinas Pemuda dan Olahraga menyiapkan event nasional bahkan internasional.

Mereka paham betul akan sulit bersaing dalam membina dan mendulang prestasi olahraga. Maka sport tourism yang dituju. Jadilah kemudian gelaran event internasional seperti International Tour de Banyuwangi Ijen yang dilaksanakan tiap tahun. Event ini dikemas bukan hanya sebagai kegiatan olahraga tetapi juga dibuat untuk pariwisata yang menjadi sangat menarik dan entertaining.

Jurus lainnya adalah dalam mengembangkan inovasi pemasaran. Azwar Anas melakukan jurus paradoks “Dari PAD ke PDRB”. Bagi kebanyakan daerah di Indonesia pendekatan (PAD) Pendapatan Asli Daerah adalah segala-galanya. Semua kegiatan kadang-kadang hampir tak masuk akal dilakukan demi untuk mengejar PAD sebesar-besarnya.

Baca Juga  SDM Berkualitas: Fondasi Ekonomi Bangka Belitung

Apalagi PAD ini dihubungkan dengan penyediaan anggaran untuk DPRD. Maka bisa jadi pajak dan retribusi kemudian dipungut secara membabi buta. Dampaknya ekonomi berbiaya tinggi dan investor lalu enggan masuk dan lari ke tempat lain yang lebih ramah. Padahal kedatangan wisatawan (tourist), wirausaha (trader), dan pemodal (Investor) yang sering di singkat dengan TTI merupakan pintu masuk bagi berkembangnya ekonomi masyarakat.

Banyuwangi lalu memutuskan bahwa PAD tak menjadi yang utama. Menurut mereka pendapatan daerah itu bisa bersifat langsung (direct income) seperti PAD dan tidak langsung (indirect income). Yang tidak langsung ini sifatnya bisa berupa pendapatan yang dinikmati serta masuk dan mengalir ke pundi-pundi masyarakat secara langsung.

Baca Juga  Keakraban dan Peningkatan Kinerja

Ia memang tak tercatat sebagai masukan untuk PAD tetapi akan tercatat dalam PDRB (Product Domestik Regional Bruto) atau uang yang beredar pada suatu wilayah daerah. Dengan cara seperti ini maka dorongan untuk menghidupkan ekonomi di tingkat masyarakat melalui upaya menarik TTI tadi jauh lebih penting dari pada menunggu dan mencoba menggiring uang menjadi PAD semata.

Jurus terakhir dari 20 jurus yang diterapkan di Banyuwangi adalah “Memanusiakan ASN”.  Di awal pemerintahannya Azwar Anas tak ingin membuat suasana yang menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan. Ia meyakinkan para ASN bahwa tidak akan merombak total jajaran birokrasi yang ada.

Tetapi ia mencoba mengajak jajarannya untuk bekerja sungguh-sungguh dalam sebuah harmoni bersama. Kalau dalam perjalannya terdapat ASN yang tak mampu berada dalam harmoni tadi maka tentu ia akan tertinggal langkahnya. Karena itu tak ada kesan bongkar pasang pejabat di Banyuwangi. Apalagi tiga bulan sekali seperti yang seringkali terlihat di banyak daerah dimana pemimpinnya tak faham dan tak punya konsep menjalankan pemerintahan.

Baca Juga  Defisit Anggaran, DPUTRP Bangka Tengah Andalkan Kolaborasi Balai Nasional untuk Genjot Infrastruktur

Pariwisata merupakan sektor yang sangat memerlukan strategi pemasaran yang mumpuni. Sementara pemasaran yang baik perlu orang-orang yang kreatif dan inovatif. Kreatifitas dan inovasi membutuhkan iklim yang nyaman dan tantangan yang cukup untuk bertumbuh. Bila tidak maka inovasi yang terjadi hanyalah semacam fatamorgana belaka. Ada tetapi tak berpengaruh banyak terhadap orang ramai. Kecuali hanya untuk kepentingan pencitraan para kelompok elite sesaat semata.

Karena itu maka program yang diinisiasi oleh JS di atas perlu mendapatkan dukungan penuh oleh semua pihak terutama pemerintah daerah dan pelaku wisata lainnya. Dengan catatan dimulai dari merumuskan kembali secara bersama apa saja agenda yang perlu disepakati dan berkomitmen melaksanakannya. Jika tidak maka program ini hanya akan jadi slogan biasa yang sulit mengangkat kembali pariwisata Pulau Bangka. Salam Takzim.

Yan Megawandi, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan dan Pemerhati Budaya Bangka Belitung