Kampanye Babel Semakin Cakap Digital di Kepulauan Pongok tidak hanya terpusat pada satu area
tertentu, melainkan mencakup Kecamatan Kepulauan Pongok di wilayah Bangka Selatan. Dalam usaha
Babel untuk meningkatkan kecakapan digital di Kepulauan Pongok, Diskominfo Babel memfokuskan
perhatian pada siswa-siswi di tingkat Sekolah Dasar sebagai target utamanya.

“Kami telah menerapkan strategi penargetan mikro yang ditujukan kepada anak-anak di pulau ini,
khususnya siswa sekolah dasar. Mengapa anak-anak sekolah dasar? Karena kemampuan digital menjadi
kunci persaingan di berbagai sektor saat ini dan di masa depan. Untuk itu, kami ingin anak-anak kami
berdaya secara digital sejak dini, sadar akan peluang global dan berani serta bermimpi besar” jelas Plt.
Kepala Bidang IKP Diskominfo Babel, Leo Randika, S.I.Kom., M.I.Kom.

Diskominfo Babel memastikan semua anak memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan dan
keterampilan digital untuk mencapai impian besar mereka dengan kunjungan langsung ke pulau
tersebut sebagai bagian dari kampanye ‘Babel Semakin Cakap Digital’.

Oase Hijau di Tengah Pulau

Sebagai daerah kepulauan, Kecamatan Kepulauan Pongok menyadari pentingnya ketahanan pangan
dan berusaha memaksimalkan potensi pertanian yang ada di wilayahnya.

Petani di Pulau Pongok, yang jumlahnya tidak lebih dari 1 persen penduduk, mendukung program jangka
menengah (RPJMN 2020-2024) dan berhasil menggarap sawah seluas 25 hektar.

Hasilnya, mereka berhasil memenuhi kebutuhan pangan harian secara mandiri untuk sekitar setengah
dari total penduduk di Desa Pongok, bahkan saat nelayan mengalami musim paceklik dan cuaca buruk
yang dapat menghambat pengiriman bahan pokok dari luar pulau.

Kecamatan Kepulauan Pongok merupakan salah satu kecamatan di Indonesia yang memiliki bentang
alam Biri-hijau. Terletak di tengah lautan yang biru, daerah ini kaya akan sumber daya baik hayati (flora
dan fauna) maupun non-hayati. Tidak mengherankan jika sebagian besar penduduknya (95 persen)
bekerja sebagai nelayan, dan sektor ini menjadi basis utama perekonomian. Namun, daratan kecamatan
seluas 89,67 km persegi juga menyimpan potensi lainnya.

Memang kecil, tidak lebih dari 1 persen atau 25 hektare, ditumbuhi tanaman hijau di pinggiran kawasan.
Lahan hasil bantuan optimalisasi lahan dikembangkan di area persawahan yang dihiasi tanggul sebagai
tanda kepemilikan di antara petani yang tergabung dalam dua kelompok tani, yang berjumlah hanya 30
orang.

Baca Juga  Datuk Kulul, Penjaga Budaya Negeri Junjung Behaoh

Namun, dari tangan-tangan mereka, dari sebuah keyakinan, serta kerja keras, sawah ini berimbas pada
kecukupan, dan kesejahteraan warga. Mereka berani keluar pakem, keluar dari zona laut yang sudah
menjadi sumber ekonomi. Kelompok ini berpikir untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bermasyarakat
di sana.

Sebagai petani, kami sangat bersemangat karena kami tinggal di pulau. Pulau kami jauh dari pusat kota
di Bangka Selatan dan berada di zona 6. Kalau tidak ada sawah, apa jadinya? Tempat kami yang jauh
dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung, karena kami berada di tengah-tengah. Kalau angin kencang,
perahu tidak bisa masuk dan kami tidak makan. Jadi sawah yang ada dirancang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat saat ini,” kata Zumri, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kepulauan
Pongok.

Keseriusan dan keberlanjutan dari para petani di Pulau Pongok sejalan dengan amanat RPJMN 2020-
2024 yang menjadikan ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional. Sejak tahun 2006,
persoalan pangan ini ditangani oleh para petani, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan penduduk di
kecamatan tersebut dan mencegah terjadinya krisis pangan, yang merupakan tujuan utama dari
rencana pembangunan nasional.

“Pada tahun 2017, sudah ada sawah yang baru ditanami, namun belum terlaksana dan digarap oleh
masyarakat. Sejauh ini, dengan hasil panen 1,5 ton sekali panen, kami bisa memenuhi separuh
kebutuhan pangan Desa Pongok. Kalau lahan yang digunakan 137 hektar, itu bisa cukup untuk seluruh
kecamatan,” tambah Zumri.

Negeri Bahari Terus Lestari

Subsidi BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) merupakan langkah penting dalam
menekan biaya operasional dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan lokasi SPBN yang
strategis, biaya bahan bakar menjadi lebih terjangkau, sehingga meningkatkan frekuensi pelayaran laut
dan stabilitas harga ikan.

Kebijakan ini mendukung pendekatan Indonesia sentris, memastikan pemerataan pembangunan,
termasuk Pulau Pongok, yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Dampaknya, kesejahteraan
masyarakat nelayan meningkat dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional menjadi lebih
optimal.

Kepulauan Pongok, yang terletak di lepas pantai, merupakan contoh bagaimana masyarakat pesisir
dapat bertahan dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya laut. Sebagai penggerak utama
perekonomian, profesi sebagai nelayan menjadi yang paling mendominasi masyarakat Pongok.

Baca Juga  Secangkir Kopi, Seruputan Penuh Arti dengan Diksi yang Menginspirasi

Dengan laut sebagai sumber pendapatan utama, para nelayan di Pulau Pongok menghabiskan hari-harinya
dengan menangkap ikan dan hasil laut lainnya, yang kemudian dijual di pasar lokal atau diangkut ke
daerah lain. Hasil laut ini juga menjadikan Pongok sebagai daerah yang terkenal dengan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan ikan.

Sebagai masyarakat nelayan, keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dibangun
di daerah ini sebagai langkah pembangunan berkeadilan sangat penting untuk menunjang aktivitas
mereka.

Sebelumnya, mereka sering harus melakukan perjalanan jauh ke pulau lain untuk mendapatkan
perbekalan, yang tidak hanya menyita waktu, tetapi juga meningkatkan biaya operasional. Dengan
adanya SPBN di Pulau Pongok, diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya secara signifikan,
sehingga nelayan dapat lebih fokus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan dan meningkatkan
hasil tangkapan.

“Sekarang di sini sudah ada SPBN, jadi kita bisa mengisi bahan bakar perahu di sini,” kata Suyoto, salah
satu nelayan asal Desa Pongok. Menurut Suyoto, selain aksesibilitas SPBN, harga dan ketersediaan bahan bakar serta stabilitas harga jual hasil tangkapan juga menjadi harapan bersama masyarakat nelayan Kepulauan Pongok.

Indonesia Sentris di Kepulauan Berjalan, tapi Pelan

Dalam wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Karo Ekbang)
Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Yani, S.E., M.Si., Ph.D., disebutkan bahwa saat ini
Indonesia Sentris telah berjalan di Kepulauan Pongok, walaupun secara perlahan.

Menurut Karo Ekbang Ahmad Yani, konsep pembangunan yang berpusat pada Indonesia Sentris yang
masih berlangsung saat ini akan memungkinkan daerah ini berkembang lebih cepat dan setara dengan
daerah maju lainnya di Indonesia. Selain itu, karakteristik Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan
memberikan keuntungan sekaligus tantangan.

Saat ini, pemerintah pusat sedang menyusun formula khusus untuk wilayah kepulauan melalui
peraturan perundang-undangan. Formula ini diharapkan dapat mengakomodasi masyarakat kepulauan
yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, ujarnya. Di bidang pendidikan, Ahmad Yani menambahkan bahwa peningkatan pendidikan suatu daerah ditentukan oleh anggaran dan tenaga
pengajar serta harus didukung oleh sektor lain.

Baca Juga  Ada 7 Situs Bangkai Kapal Usia Ratusan Tahun di Pulau Pongok

“Untuk pendidikan, mau tidak mau, ketersediaan anggaran dan tenaga pengajar sangat penting.
Pemerintah harus menyusun rencana yang mencakup dan menyesuaikan dengan dunia pendidikan,
khususnya pendidikan dasar SD, SMP, dan SMA, terutama SDM seperti gurunya. Namun, pendidikan
tidak bisa berdiri sendiri; harus berdampingan dengan sektor lain, termasuk teknologi, dan lain-lain,”
jelasnya.

Keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan di bidang pendidikan harus mencakup 20
persen anggaran. Jika tidak, negara-negara kepulauan yang terisolasi, lebih kecil, lebih terpencil, dan
berisiko tinggi tidak akan mendapatkan dampak yang signifikan.

Terkait infrastruktur jaringan internet di Kepulauan Pongok, Ahmad Yani menilai bahwa perkembangan
teknologi tidak bisa dipungkiri merupakan kebutuhan penting. Teknologi digital akan mempercepat
kemajuan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di suatu daerah.

“Jika suatu negara tidak bisa mengikuti kemajuan zaman, maka negara itu akan gagal,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh suatu wilayah harus dibarengi
dengan sumber daya manusia yang lebih berkompeten di bidang digital. Jangan sampai kemajuan
tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal negatif, seperti fenomena perjudian online yang terjadi
belakangan ini.

Terkait permasalahan akses internet yang tidak stabil akibat kurangnya pasokan bahan bakar ke pabrik
BTS, pemerintah terus mengupayakan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan bahan bakar.
“Kami terus berupaya berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk memastikan pasokan BBM khusus ke
Kepulauan Pongok dapat maksimal,” ujarnya.

Ahmad Yani juga menyampaikan harapannya terhadap pembangunan Indonesia Sentris. “Konsep
Indonesia Sentris yang diusung pemerintah merupakan sebuah gagasan yang luar biasa. Pembangunan
dari pinggiran hingga pusat merupakan upaya yang cukup besar dan tidak mudah. Dengan
berkembangnya setiap daerah, jalan, pusat bisnis, dan UMKM yang semakin berkembang, diharapkan
tidak ada lagi perpindahan masyarakat dari desa ke kota karena fasilitas dan peluang di daerah sudah
cukup,” jelasnya.

Pembangunan benar-benar sebuah proses, melalui pemikiran para pemimpin yang tentunya berharap
agar Indonesia semakin maju. Pada akhirnya, masing-masing pihak berharap roda Indonesia Sentris
terus berputar untuk mencapai pembangunan Indonesia yang adil, makmur, dan merata.