Utang itu sudah mirip tangga untuk naik kelas untuk menjadi pengusaha yang lebih besar atau daerah yang lebih maju dan modern. Itu kalau kajiannya dilakukan dengan cermat, hati-hati, dan benar.

Persoalannya adalah apakah uang yang dibelanjakan dari pinjaman hutang itu bersifat produktif atau tidak. Kita tak banyak yang paham. Karena memang kajian evaluasi penggunaan uang yang sangat besar tersebut biasanya seakan-akan terlupakan.

Tapi yang tak boleh dilupakan, anggaran daerah harus setiap tahun dipotong puluhan miliar untuk membayar hutang. Barangkali itu pulalah sebabnya jalan menuju defisit anggaran menjadi lebih terbuka lebar.

Semua kenikmatan yang diambil dari jerih payah keringat rakyat dikumpulkan dari yang kecil-kecil. Namanya pajak, retribusi, sewa atau apapun yang menjadi kewajiban rakyat. Tentu itu semua atas nama pembangunan. Saat ini fenomena yang muncul ialah tingginya permintaan terhadap anggaran publik.

Baca Juga  Lintasan Masa Seorang Guru Besar: Bangka, Bondowoso dan Bengkulu

Lihatlah semua minta difasilitasi oleh anggaran publik, termasuk kepentingan pribadi yang dibuat seolah-olah dan terlihat menjadi anggaran publik.

Anggaran publik jadi bancakan kepentingan para elit berkuasa. Kebutuhan publik yang sesungguhnya sendiri kemudian tergusur. Fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pasar dan lainnya mulai dikeluhkan kualitasnya.

Kondisi kesejahteraan masyarakat makin menurun. Toko dan pasar pun semakin sepi. Tanda-tanda bahwa situasi ekonomi sedang tak baik-baik saja. Harga-harga semakin tinggi tetapi pendapatan rakyat justru semakin menurun.

Kemudian semua pihak mendadak jadi peminta-minta. Para aparatur pemerintahan minta anggaran mereka dinaikkan walaupun terkadang tak jelas apa yang dihasilkan. Para pengurus organisasi kemasyarakatan serta organisasi profesi pun tak kalah sigap mengajukan permohonan bantuan.

Baca Juga  Akan ke Mana Sungailiat?

Begitu pula lembaga-lembaga vertikal di daerah seakan berlomba meminta hibah. Bentuknya pun bisa macam-macam. Mulai dari rupiah atau aset lainnya. Semua meminta-minta.

Saya sedang mempertimbangkan untuk memfasilitasi gejala semakin banyaknya jiwa pengemis yang tumbuh ini dengan membentuk sebuah partai baru. Anda yang generasi X maupun milenial tentu pernah mendengar cerita lama tentang partai pengemis di cerita-cerita silat tempo dulu.

Ya, Partai Kaypang. Partai pengemis yang jadi legenda itu. Siapa yang berminat nanti silakan menghubungi saya kita berkoalisi besar membentuk partai baru. Supaya selaras dengan nama ibukota baru, namanya nanti mungkin Partai Pengemis Nusantara (PPN). Anda setuju?

Karena itu prinsip yang dipegang oleh Sopiah di atas, pantas diacungi jempol. Jangan meminta-minta. Mungkin ia juga berpegang pada prinsip sebuah kalimat bijak bahwa “Tangan di atas lebih mulia dari pada tangan di bawah”. Namun kebanyakan dari kita justru menerapkan prinsip yang sebaliknya.

Baca Juga  Percaya Diri Itu Dilatih, Bukan Diberi: Perjalanan Panjang Mengenal, Menerima, dan Menghargai Diri Sendiri

Meminta-minta lebih mulia daripada menahan sedikit keinginan untuk terlihat mulia. Pasti anda kebingungan dengan prinsip ini. Begitu pula saya. Salam takzim.

Yan Megawandi, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan dan Pemerhati Budaya Bangka Belitung