Jafri menjelaskan, adanya keterlambatan menyerahkan salinan DPS tersebut telah disampaikan Bawaslu dalam pleno rekapitulasi DPS tingkat provinsi.

“Kalau memang nanti terbukti bahwa itu tidak profesional dilakukan oleh kawan kawan KPU Bangka Barat, tentunya di tingkatan pimpinan akan kita bahas. Berikutnya nanti tetap kami akan sampaikan apa hasil kajian kami di tingkat provinsi.

“Jadi dugaan ketidak profesionalan kawan-kawan KPU Bangka Barat. kalau mau dilihat muaranya, minimal administrasi. Seharusnya sudah pleno langsung bisa disampaikan ke Bawaslu. Harusnya langsung disampaikan, maka nanti kita juga ingin kroscek kembali informasi itu ke kawan-kawan di bawah sebagai apakah benar kejadian seperti itu atau tidak,” tegasnya.

Sementara itu, timelines.id masih berupaya mengonfirmasi komisioner KPU Babar untuk meminta hak jawab.

Baca Juga  Pencarian Bocah 4 Tahun Hari Kedua, Tim SAR Gabungan Susuri Sungai hingga Muara Pangkalbalam