Menurut Didit, jika kawasan Merbuk, Kenari dan Pungguk ini diizinkan peruntukkannya untuk keperluan lain seperti pertambangan, maka aktivitas tambang legal dapat bermanfaat bagi negara maupun masyarakat.

“Kawasan potensial tersebut harus segera jelas statusnya, agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, tentu pertama-tama kita kejar, agar statusnya RTRW nya masuk zona pertambangan,” ungkapnya.

Melihat konflik sosial yang tak berkesudahan, Didit ingin sekali masyarakat bisa bekerja dengan tenang. Jika aktivitas pertambangan dikelola secara profesional dengan melibatkan masyarakat tentu akan meminimalisir konflik yang terjadi.

Dirinya juga sangat mengapresiasi pihak keamanan Polres, Koramil dan pemda yang telah berupaya menekan konflik sosial dengan melakukan penertiban di kawasan tersebut.

Baca Juga  Didit: Pansus DPRD Babel Sedang Berjuang agar Penambangan di Beriga Dibatalkan

“Pihak keamanan bekerja dengan dasar hukum yang jelas karena kawasan itu masuk aset negara. Selama belum ada kejelasan status, penertiban itu wajib dilaksanakan. Saya pun meminta aparat hukum untuk terus upaya penertiban sembari kita cari juga solusi agar masyarakat bisa memanfaat kawasan tersebut. Kasihan mereka,” pungkasnya.