Hal ini sering kali terjadi pada wilayah pedesaan atau wilayah dengan fasilitas pendidikan terbatas. Para pelajar yang ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi akan berpindah ke kota atau wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai.

Situasi ini dapat menimbulkan salah tafsir bahwa wilayah dengan APK rendah memiliki penduduk yang berpendidikan rendah, padahal sebagian besar penduduknya sedang menempuh pendidikan di luar wilayah tersebut. Sebagai contoh, wilayah yang berada di sekitar kota besar biasanya memiliki APK yang lebih rendah dibandingkan dengan kota besar itu sendiri, karena banyak penduduknya yang memilih bersekolah atau berkuliah di kota.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk:

Baca Juga  Benteng Hijau Pesisir: Menyingkap Rahasia Ketapang Laut sebagai Penjaga Karbon dan Penawar Racun

Mempertimbangkan Data Mobilitas Pendidikan, Pendataan seharusnya memperhitungkan penduduk yang menempuh pendidikan di luar wilayah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei yang lebih komprehensif mengenai destinasi pendidikan dan alasan migrasi pendidikan.

Mengembangkan Fasilitas Pendidikan Lokal, Pemerintah daerah perlu mengembangkan fasilitas pendidikan di wilayahnya agar penduduk tidak perlu berpindah ke wilayah lain untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Memperbaiki Sistem Pengukuran APK, Sistem pengukuran APK perlu diperbaiki agar lebih mencerminkan kondisi pendidikan secara holistik. Salah satu caranya adalah dengan menghitung angka partisipasi yang juga mempertimbangkan pelajar yang berasal dari wilayah tersebut meskipun bersekolah di luar wilayah.

Dengan adanya fenomena migrasi pendidikan, APK rendah pada suatu wilayah tidak selalu menunjukkan tingkat pendidikan yang rendah di wilayah tersebut. APK sebagai indikator partisipasi pendidikan memiliki keterbatasan dalam mencerminkan kondisi pendidikan yang sebenarnya.

Baca Juga  Dahsyatnya Pendidikan Islam: Menciptakan Generasi Hebat

Oleh karena itu, dalam menilai kualitas pendidikan di suatu wilayah, diperlukan analisis yang lebih komprehensif yang tidak hanya bergantung pada APK. Hal ini penting untuk menghindari interpretasi yang keliru dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Hendrawan, S.T., M.M., Alumni Program Studi Magister Manajemen Bidang Manajamen Publik
Universitas Pertiba-Pangkalpinang