“Pemkab Bangka berupaya untuk semaksimal mungkin menyediakan informasi laporan keuangan yang relevan dan andal,” tegas M Haris.

“Opini WTP yang diberikan memastikan bahwa informasi laporan keuangan daerah telah dilakukan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP),” imbuhnya.

Namun, M Haris mengungkapkan masih terdapat beberapa hal yang mesti ditindaklanjuti, salah satunya defisit riil Pemkab Bangka sebesar Rp38,91 miliar yang terdiri dari utang akibat tidak tersedianya dana tahun anggaran 2023 sebesar Rp18,35 miliar dan penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp20,55 miliar.

“Hasil pengujian yang dilakukan oleh BPK mengungkapkan bahwa kas telah dibatasi penggunaannya sebesar Rp20,55 miliar, seluruhnya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024,” papar M Haris.

Baca Juga  Diperiksa 9 jam, Mantan Bupati Bangka Akui Pemeriksaan terkait Dugaan Tipikor APBD 2023

“Dan kemarin penggunaan kas tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran APBD tahun anggaran 2023 karena kas di triwulan IV tidak tersedia pada saat itu,” imbuhnya.

Selanjutnya, M Haris menegaskan mengenai hasil audit BPK adanya defisit ril senilai Rp38,91 miliar, sesuai audit BPK akan membebani tahun anggaran selanjutnya.

Menyikapi kondisi ini, Pemkab Bangka telah melakukan berbagai upaya melalui APBD tahun anggaran 2024.

“Mudah-mudahan di tahun 2024 hal ini tidak terulang lagi. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terus berjalan secara optimal.

“Untuk itu, Pemkab meminta kepada mitra dan seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tetap mendukung Pemkab dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Bangka, mengingat tantangan dan hambatan dalam mengelola keuangan daerah di tahun tahun mendatang makin kompleks,” kata M Haris.

Baca Juga  Yuk Bayar PBB-P2! Pemkab Bangka Hapuskan Sanksi Administrasi Piutang

Terkait pemberitaan soal SILPA Rp33 miliar? Menurut M Haris, sebenarnya SILPA Rp33 miliar itu adalah sisa belanja dari dana transfer BOK dan lain lain yang sudah jelas peruntukannya.

“Tidak boleh untuk membayar kegiatan secara bebas,” tegas M Haris.

Timelines.id masih berupaya mengonfirmasi Bupati Bangka periode 2018-2023 Mulkan atas pemberitaan ini.