Ia mengatakan, penyebab gaji nakes di lingkungan Pemkab Babar karena ada peralihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Beralih menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selain faktor lainnya.

“Kalau SIPD ini ada di kita, itu mudah, tetapi ini ada di Kemendagri tidak bisa apa-apa. Kalau Kemendagri tidak membuka tidak bisa apa-apa. Kedua memang kendala di kita itu masalah SDM, anggaran besar dikelola satu orang, tidak mungkin,” katanya.

Maka dari itu, dirinya meminta agar ke depan adanya tambahan Kasubag Keuangan dan Kasubag Perencanaan yang tidak digabungkan menjadi satu. Sehingga beban kerja dapat terbagi.

“Karena ini menjadi beban sangat berat. Ini sudah diusulkan ke Bupati untuk menerima atau membuat SOTK yang baru. Agar ada Kasubag perencanaan dan keuangan sehingga beban terbagi. Sehingga persolan ini, bisa diatasi,” ungkapnya.

Baca Juga  Soal Kekurangan Pupuk Subsidi, Ini Penjelasan Wamentan

“Seperti di RSUD ada Kasubag Keuangan dan Perencanan. Kenapa induknya (Dinkes) tidak ada, dengan anggaran lebih dari Rp200 Miliar lebih dikelola satu orang. Berat. Tapi saya sebagai Kepala Dinas berusaha membayar gaji mereka secepatnya,” jelasnya.