Oleh karena itu HMI melibatkan para mahasiswa dan pemuda sebagai tonggak utama dalam membela hak-hak masyarakat, karena secara akademis mereka mempelajari regulasi sistem kebijakan dan perizinan Amdal dari rencana pertambangan itu apa sudah sesuai perencanaan dan perlindungan untuk masyarakat serta lingkungan hidupnya.

“Peran mahasiswa dan pemuda sangat dibutuhkan karena mereka lebih fokus mengkaji keluhan-keluhan masyarakat dalam melihat problem-problem yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Asep berharap melalui diskusi yang dihadiri stakelholder terkait, tokoh masyarakat desa, perwakilan Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ketua Pansus DPRD yang menangani polemik ini pihaknya dapat menggali problem dasar dari polemik rencana pertambangan tersebut.

Baca Juga  Babel akan Alami Kemarau Panjang, Ini Dampaknya

Dalam diskusi inilah akan digali apakah sampai saat ini masyarakat desa beriga belum menerima kejelasan program dari rencana pertambangan ini, perizinan amdalnya dan rencana pasca tambang untuk reklamasinya nanti serta dampak ekonomi untuk masyarakat.

“Kita ingin tau sejelas-jelasnya sehingga kita undang semua stakeholder terkait. Namun karena dari PT Timah tidak hadir, hasil audiensi malam ini akan kita bawa untuk bertemu jajaran Direkai PT Timah, sekaligus kami akan bertanya tentang amdal, kajian lingkungan dan sosialnya dari rencana pertambangan ini,” tutup Asep.*