“Sebanyak itu perusahaan tambak undang, tapi zero pendapatan pajaknya untuk provinsi. Alasan mereka karena sumber air yang mereka gunakan berasal dari laut jadi sesuai UU Cipta Kerja itu pajaknya tidak bisa ditarik. Regulasi ini harus kita perjuangan agar bisa dirubah bagaimana perusahaan tambak udang itu bisa membayar PAP,” terang Dody.

Selain itu, pajak alat berat juga bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi provinsi karena 95% perusahaan sawit terbesar di kita pemiliknya hanya tiga orang. Hanya 5% perkebunan sawit itu milik masyarakat.

Selama ini OPD terkait agak sulit mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini. DBH sawit harus kita kejar karena jangan sampai jalan kita rusak tapi kita tidak dapat apa-apa dari banyaknya perusahaan sawit ini.

Baca Juga  Mantan Sekwan DPRD Babel Syaifudi Ditahan, Iwan Prahara: Ikut Prosedur Dulu

“Bagaimana dari sektor perkebunan kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dam bagaimana masyarakat bisa sejahtera dari lahan yang mereka miliki karena 95% perusahaan sawit terbesar ini pemiliknya hanya 3 orang, sisanya 5% itu yang punya masyarakat,’ ujarnya.

Dody menambahkan, sektor industri olahan juga harus digalakkan agar masyarakat perlahan bisa terbangkitkan karena inflasi erat keterikatannya dengan hal-hal itu. Untuk angka inflasi di Babel yang rendah saat ini jangan di banggakan karena itu membuktikan daya beli masyarakat yang rendah dan tidak ada.

“Inflasi kita yang rendah karena masyarakat tidak mampu belanja sehingga omset pedagang di pasar tradisional itu turun hampir 70 persen. Ini harus kita fikirkan, bagaimana bagaimana ekonomi masyarakat harus bangkit kembali,” tutup Dody.*

Baca Juga  Pemprov Babel Sabet Penghargaan Apresiasi Penggerak Kemajuan Daerah Berciri Kepulauan