Oleh: Dedy Irawan — Wartawan Timelines.id

Literasi, bagi sebagian orang entah apa artinya. Tak penting, tak menghasilkan cuan. Di kalangan pemerintahan misalnya, biasanya bidang literasi diletakkan di perangkat yang “terbuang”.

Tak menjadi perhatian pimpinan. Mau jalan silakan, gak juga gak apa-apa. Pimpinan tentu lebih memperhatikan perangkat di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Jarang sekali ada pimpinan yang memperhatikan perangkat perpustakaan. Ya, literasi itu untuk apa, dan manfaatnya apa? Mungkin seperti itu yang ada dalam pikiran mereka.

Imbasnya, dukungan anggaran untuk mendongkrak budaya literasi pun minim, bahkan nyaris tidak ada. Jika dulu, wajar ketika Presiden Soekarno rela berjalan kaki dari Blitar ke Tulungagung hanya untuk membebaskan buta aksara (buta literasi).

Karena memang pemerintahan Sukarno tak memiliki anggaran pemberantasan buta aksara. Berbeda dengan saat ini, anggaran ada tapi kok pimpinan masih tak peduli dengan budaya literasi.

Mereka tak paham ketika berbicara peningkatan budaya literasi berkaitan erat dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Mereka sesolah tak mengerti ketika berbicara budaya literasi beririsan dengan tingkat kualitas SDM daerah.

Mereka juga tak tahu jika berbicara gerakan literasi mampu menciptakan masyarakat yang cerdas dan kritis.

Sebut saja, saking pedulinya Duta Baca Indonesia, Gol A Gong dengan para pegiat literasi di Bangka Selatan, ia bahkan mendorong negeri junjung besaoh memiliki Perda Literasi.