Oleh karena itu Didit berharap bupati dan walikota serta instansi terkait lainnya rutin melakukan pengawasan dengan sidak di lapangan jika sudah ada keluhan atau laporan masyarakat.

“Pengawasannya harus jelas, jika ada yang mengatakan berapa pun harga LPG 3 kilogram, asalkan ada stok itu sebenarnya bentuk frustasi masyarakat kita. Karena itu kita minta Disperindag kerja sama dengan Pertamina untuk cek jika laporan atau sudah ada langsung turun ke lapangan,” ujarnya.

Didit juga menegaskan pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki data yang valid penerima LPG 3 kilogram ini agar penyaluran LPG 3 kilogram ini tepat sasaran.

“Sebanyak apapun yang kita salurkan tapi jika data tidak valid ya seperti inilah, tidak akan cukup meski pertamina sudah siap mencukupi LPG untuk Ramadan, tinggal kejujuran data saja. Jangan sampai masyarakat tidak mampu tidak dapat dan yang mampu malah dapat lebih dari 1,” ujarnya.

Baca Juga  Didit Beberkan 4 Persoalan di Banmus, Salah Satunya 178 Honorer Jarang Masuk Kerja

Sales Manager Pertamina Bangka Belitung, Andrew Wisnu Wardhana mengatakan Pertamina tidak ada kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap adanya hotel atau restoran yang masih menggunakan LPG 3 kilogram.

“Bukan kewenangan kami hanya berhak mengambil tindakan untuk pangkalan saja. Namun kami hanya bisa cek bersama, Pemda yang berwenang memberi pembinaan atau mengambil tindakan,” tutup Wisnu.*