Itu berasal dari sektor minerba dengan beberapa poin perubahan. Terutama menyangkut penyesuaian tarif royalti emas, nikel, batu bara, dan beberapa komoditas mineral lainnya. Kebijakan baru ini jadi angin segar bagi warga Babel di tengah ekonomi lesu saat ini.

“Suka tidak suka, daerah kita ini masih bergantung pada timah setelah lada anjlok total. Yang saya ikuti dari Pak Bambang mengenai sistem royalti baru ini, itu akan mengatur timah agar lebih bermanfaat untuk masyarakat Babel,” Riandi kembali menambahkan.

“Tidak hanya dari sisi perekonomian di masyarakat saja, namun bermanfaat juga untuk pembangunan. Maka dari itu, besar harapan saya buat pemangku kebijakan nanti bisa memaksimalkan royalti ini untuk daerah. Terlebih yang menyentuh langsung masyarakat,” kata dia.

Baca Juga  PT Timah Apresiasi Kejari Belitung atas Penyelamatan Aset Negara dan Perbaikan Tata Kelola Tambang

Meski demikian, Riandi juga menyoroti aturan mengenai pembagian alokasi DBH di Babel dari pemerintah pusat. Sebab, Pemprov Bangka Belitung menerima 16 persen dan 7 Pemerintah Kota/Kabupaten mendapatkan 64 persen dibagi secara merata.

“Saya kira aturan ini juga harus ditinjau kembali ya. Karena Babar ini memiliki IUP terbesar di Babel, mempengaruhi hasil timah pula tentunya. Adil itu tidak harus rata, apalagi Babar juga daerah pertama di Indonesia yang punya peleburan timah,” katanya.

“Sejarah mencatat bahwa Kota Mentok memiliki catatan panjang akan timah di Pulau Bangka. Dari tahun 1700 an, era Kesultanan Palembang hingga era Presiden Soeharto Mentok dikenal sebagai pusat produksi dan perdagangan timah dunia,” jelasnya.

Baca Juga  Yogi Maulana Apresiasi Satgas dan TNI AL Tangkap Gagalkan Penyeludupan Timah di Tanjung Kerasak

Oleh karena itu, ia berharap besar kalau nantinya akan ada penyesuaian perihal royalti yang diterima Pemkab Babar. Dengan begitu, pembangunan akan jadi lebih baik dan ekonomi meningkat. Tak hanya dampak kerusakan lingkungan saja yang dirasakan oleh daerah ini.