Di Indonesia, masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial yang jelas sering kali mengalami kesenjangan dalam akses terhadap informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pada organisasi pemerintah yang memiliki struktur sosial yang hierarkis, komunikasi sering kali berjalan satu arah, dari pemimpin ke bawahan. Hal ini dapat dilihat dalam banyak organisasi pemerintahan daerah yang masih mempertahankan budaya top-down dalam pengambilan keputusan.

Pemimpin dalam struktur seperti ini cenderung lebih dominan, sementara bawahan sering kali tidak memiliki ruang untuk memberikan umpan balik atau kritik. Hal ini tentunya akan menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, stratifikasi sosial yang tinggi dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap pengambilan keputusan. Menurut penelitian oleh Putnam (1995), masyarakat dengan tingkat stratifikasi sosial yang tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah.

Baca Juga  AI Bukan Musuh Penulis

Hal ini disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya dan kekuasaan. Sebagai contoh, pada daerah yang memiliki stratifikasi sosial yang tinggi, kelompok-kelompok tertentu (seperti elite politik atau ekonomi) akan lebih mudah memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah, sementara kelompok-kelompok lainnya cenderung diabaikan.

Pada dasarnya, gaya kepemimpinan tradisional yang lebih otoriter sering kali menghambat demokratisasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang mengadopsi gaya kepemimpinan ini mungkin akan kurang terbuka terhadap kritik dan tidak melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan penting.

Di sisi lain, gaya kepemimpinan modern yang lebih partisipatif dapat menciptakan ruang bagi diskusi dan komunikasi yang lebih terbuka antara pemimpin dan anggota organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, hal ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih transparan dan inklusif.

Baca Juga  Taksonomi Bloom di Tengah Disruptif Teknologi

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus pemerintahan daerah yang dipimpin dengan gaya otoriter, seperti di beberapa daerah terpencil di Indonesia, keputusan-keputusan strategis sering kali hanya melibatkan pemimpin dan beberapa orang dekatnya.

Sedangkan di daerah yang lebih terbuka dan maju, seperti di kota besar, kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan partisipatif lebih diterapkan. Beberapa pemerintah daerah sering kali mengadakan forum-forum komunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak untuk memfasilitasi partisipasi dalam perumusan kebijakan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial sangat memengaruhi gaya kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan. Perbedaan antara gaya kepemimpinan tradisional dan modern terlihat jelas dalam konteks daerah dan pengaruh stratifikasi sosial terhadap komunikasi dan pengambilan keputusan.

Baca Juga  Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2022: Nilai-Nilai Integritas dalam Kerangka Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Di daerah yang memiliki struktur sosial yang lebih hierarkis, gaya kepemimpinan tradisional lebih dominan, sementara di daerah yang lebih egaliter, gaya kepemimpinan modern lebih berkembang. Stratifikasi sosial juga memengaruhi transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dengan ketimpangan akses informasi dan kekuasaan yang sering kali terjadi.

Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur sosial dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kepemimpinan sangat penting dalam merancang kebijakan pemerintahan yang lebih inklusif dan efektif.

Penulis merupakan alumni Program Studi Magister Manajemen Bidang Manajamen Publik, Universitas Pertiba-Pangkalpinang.