PANGKALPINANG, TIMELINES.ID – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Sri Gusjaya menekankan perlunya perencanaan yang matang terkait kebijakan penghapusan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) di sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK/SLB.

“Perlu perencanaan yang matang agar ini berjalan efektif dan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah,” kata Didit di Pangkalpinang, Rabu (14/5/2025).

DPRD Babel sudah menggelar audiensi untuk membahas ini karena ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam membangun pendidikan yang inklusif dan bebas pungutan serta menjadi langkah awal untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DPRD Babel juga sudah memperkirakan sedikitnya diperlukan anggara Rp 50 miliar untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji sekitar 250 tenaga guru honorer serta operasional sekolah jika penghapusan IPP diberlakukan.

Baca Juga  Ternyata Begini Peran Tiga Tersangka Kadis ESDM Babel dalam Kasus Komiditi Timah