Oleh: Dillon Wicaksono — Penulis yang tinggal di Bangka Barat

Di Indonesia akhir-akhir ini muncul tren viral “kesenjangan sosial core”. Di tengah gemuruh konten media sosial, istilah “kesenjangan sosial core” muncul sebagai ejekan, tapi sebenarnya jadi alarm realita. Dari pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga ruang publik, kita bisa merasakan bagaimana ketimpangan yang makin nyata.

Data dan Fakta Kesenjangan Sosial

Data dari Badan Pusat Statistik mencatat Rasio Gini Indonesia (alat ngukur tingkat kesenjangan sosial) pada September 2024 berada di angka 0,388 dari sebelumnya 0,379 pada Maret 2024. Semakin tinggi angkanya, semakin lebar jarak antara kelompok kaya dan miskin. Angka ini belum menyentuh batas darurat, tapi sudah cukup menjadi alarm sosial yang patut diperhatikan.

  • Pendidikan: Siapa yang Mampu, Dialah yang Maju. Kesempatan hidup tidak merata di sektor pendidikan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali kalah sebelum bertanding. Sering tidak punya akses pendidikan dan fasilitas belajar yang layak. Jadi sulit bersaing sejak awal. Sementara itu, mereka yang berada di kelompok ekonomi atas bisa memilih sekolah terbaik, fasilitas memadai, ikut kursus tambahan, hingga studi ke luar negeri.
  • Pekerjaan dan Pendapatan: Pilihannya Semakin Terbatas. Banyak Gen Z terpaksa bekerja sebagai pekerja informal, upah di bawah UMR, bekerja serabutan, tanpa jaminan sosial dan kepastian karir karena lapangan kerja formal masih minim (Kompas, 2 Agustus 2024). Kondisi ini menjerat mereka dalam siklus ketidakpastian ekonomi dan mengokohkan siklus ketimpangan: mereka bekerja keras, tetapi upahnya tak cukup untuk naik kelas ekonomi.
  • Layanan Publik dan Ruang Sosial: Kesenjangan juga mencuat dalam akses ke layanan publik. Di kota-kota besar, rumah sakit modern dan pusat kesehatan bersaing menghadirkan layanan premium. Tapi di pelosok, masyarakat masih antre panjang untuk pelayanan dasar. Begitu juga dengan ruang publik: taman, trotoar, dan tempat rekreasi cenderung lebih layak di pusat kota dan kawasan elite, sementara di pinggiran yang daerahnya seringkali dikeruk tambang nyaris tak ada ruang aman untuk anak bermain.
  • Media Sosial: Etalase Kesenjangan Baru. Media sosial kini menjadi etalase ketimpangan yang baru. Unggahan gaya hidup mewah, liburan ke luar negeri, atau “healing” setiap pekan menjadi konsumsi publik yang ironisnya ditonton oleh mereka yang bekerja keras tapi tak pernah bisa menjangkau pengalaman serupa. Ini memicu tekanan sosial, rasa rendah diri, bahkan perpecahan kelas yang makin sulit dijembatani.
Baca Juga  KPU Babel Gelar Rakor Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Pemilu 2024

Ketimpangan sosial bukan sekadar soal ekonomi. Ia adalah hasil dari tumpukan kebijakan publik yang tidak adil, tata kelola yang pincang, dan distribusi kesempatan yang timpang.

Bangka Belitung: Contoh Kecil dari Masalah Besar

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menyebut Bangka Belitung sebagai daerah kaya timah tapi masih termiskin. Pernyataan ini bukan sekadar kritik, melainkan refleksi dari kegagalan sistemik. Tambang-tambang besar menghasilkan triliunan rupiah, namun masyarakat masih menggantungkan hidup pada tambang rakyat yang nasib nya tak menentu, ilegal, tidak aman, dan merusak.

Segelintir elite pegang banyak aset, kadang didapat lewat cara yang nggak adil. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah disiapkan untuk menata ulang pajak bagi keadilan sosial. Namun, masih terdapat celah bagi kelompok berpenghasilan tinggi untuk mengakali sistem.

Baca Juga  Menggeliatkan Ekonomi Bangka Belitung melalui Pengembangan Pariwisata

(kumparan.com/amp/3-02_11_karista-perwiranisa/ketimpangan-pendapatan-dan-upaya-meminimalisasinya-dengan-uu-hpp). Kasus korupsi dalam pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung telah merugikan negara hingga 300 triliun dengan kerugian ekologis mencapai 271 triliun memperkuat realita ini.