Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ini menegaskan bahwa pencatatan pernikahan adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang ingin diakui sah oleh negara.

Meskipun telah ada jalur hukum yang disediakan, kenyataannya tidak semua pasangan yang menikah siri menyadari pentingnya isbat nikah. Sebagian dari mereka bahkan menganggap bahwa sah secara agama sudah cukup.

Padahal dalam praktiknya, ketika terjadi masalah seperti perceraian, hak waris, atau hak asuh anak, ketiadaan dokumen resmi sering kali merugikan pihak perempuan dan anak-anak.

Ironisnya, dalam beberapa kasus, pihak laki-laki yang menikah siri justru memanfaatkan ketidaktercatan ini untuk menghindari tanggung jawab hukum. Ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah adalah bentuk penguatan perlindungan hukum bagi pihak yang secara sosial lebih rentan.

Baca Juga  Representasi Jurnalis Anti-Hoaks: Membangun Peradaban Literasi di Era Informasi Digital

Selain itu, prosedur pengajuan isbat nikah juga perlu diperbaiki agar lebih mudah diakses masyarakat. Biaya, jarak ke pengadilan dan minimnya informasi sering kali menjadi kendala utama bagi pasangan di daerah terpencil.

Di sinilah peran pemerintah daerah dan KUA menjadi penting dalam memberikan edukasi dan akses layanan hukum kepada masyarakat.

Isbat nikah bukan hanya solusi hukum, tetapi juga bentuk pemulihan hak-hak sipil dan sosial. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat peradilan, dan masyarakat dalam menyosialisasikan pentingnya pencatatan nikah dan proses isbat bagi pasangan yang telah terlanjur menikah siri.

Langkah-langkah konkret seperti  sidang isbat nikah terpadu  (yang melibatkan Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Dukcapil) harus terus dikembangkan.

Baca Juga  Meriah! 74 Pasang Pengantin Ikuti Nikah Massal di Alun-Alun Kota Pangkalpinang

Program ini terbukti efektif mempercepat legalisasi pernikahan, terutama bagi masyarakat miskin dan di daerah terpencil. Selain itu, pendidikan hukum sejak dini tentang pentingnya pencatatan perkawinan juga menjadi investasi penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum.

Pada akhirnya, isbat nikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk keadilan restoratif bagi keluarga yang terpinggirkan secara hukum. Ia menjadi jalan tengah yang manusiawi menggabungkan pengakuan nilai-nilai agama dengan perlindungan hukum negara.