Oleh: Resty Al Qarni – Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu bentuk ancaman serius yang sangat merugikan pembangunan daerah dan kepercayaan publik di daerah. Perbuatan ini bukan hanya kejahatan terhadap hukum.

Korupsi yang menyasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini telah menjadi penyakit dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di balik setiap janji kampanye dan rencana strategis pembangunan daerah, terselip potensi penyimpangan yang menggerogoti anggaran negara.

Korupsi APBD bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak struktural terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan juga menjadi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Fanomena ini menjadi masalah yang terus menerus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terhambatnya pembangunan, jalanan di pedesaan tetap berlubang, yang paling dirugikan adalah masyarakat.

Baca Juga  Peluang dan Tantangan dalam Hukum Kepailitan

APBD merupakan pokok utama dalam perencanaan pembangunan daerah, yang pasti di dalamnya terdapat rencana program pembangunan, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, jika APBD disalahgunakan, dijadikan elite politik, maka yang terjadi adalah ketimpangan pembangunan, pemborosan anggaran, dan terhambatnya pelayanan publik.

Korupsi terhadap APBD ini menjadi suatu poin masalah yang besar banyak dampak yang nyata terjadi terhadap suatu daerah seperti menurunkan kualitas pembangunan dapat terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam satu daerah, pelayanan publik yang tidak memungkinkan, memperburuk kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat menghambat akses masyarakat ke pusat perekonomian dan menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah.