Teori Administrasi Publik Tak Lagi di Buku Saja

Teori Administrasi Publik Tak Lagi di Buku Saja

Oleh: Fabel Akbar Riyanto — Mahasiswa Pascasarjana Institut Pahlawan 12

Siapa bilang teori hanya hidup di kampus? Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, saya melihat sendiri bagaimana teori-teori administrasi publik yang dulu kami pelajari di ruang kuliah, ternyata sudah lama hidup—diam-diam bekerja dalam sistem.

Saya bukan dosen, bukan pula peneliti besar. Hanya mahasiswa pascasarjana yang kebetulan sedang fokus mengkaji soal perencanaan dan penganggaran daerah. Tapi pengalaman beberapa bulan terakhir membuat saya semakin yakin: teori administrasi publik bukan hanya wacana. Ia nyata.

Birokrasi Itu Sistematis, Bukan Ribet

Teori Max Weber soal birokrasi sering dikritik karena katanya kaku. Tapi dalam praktik, pendekatan sistematis seperti inilah yang membuat pemerintah daerah bisa berjalan rapi.

Contohnya saat menyusun program kerja tahunan. Semuanya mesti masuk lewat aplikasi SIPD—dari perencanaan awal, pagu indikatif, sampai RKA final. Gak bisa asal ketik, apalagi “titip program”. Semua harus runtut, masuk melalui tahapan yang jelas, diverifikasi dan disetujui berdasarkan aturan. Inilah birokrasi rasional versi Weber dalam bentuk digital.

Kalau tak begitu? Bisa kacau. Program tumpang tindih. Anggaran bocor. Target pembangunan meleset.

Anggaran Zaman Sekarang Harus Punya Hasil Nyata

Sekarang sudah tidak cukup program “jalan terus” asal dana ada. Harus jelas: manfaatnya apa, sasarannya siapa, dampaknya ke masyarakat bagaimana. Ini sejalan dengan pendekatan New Public Management (NPM).

Misalnya, saat bagian keuangan mengkaji pengajuan dari OPD. Mereka tidak hanya tanya “berapa dananya?”, tapi juga “apa targetnya?”. Ada indikator output dan outcome. Pendekatannya sudah mulai seperti manajemen swasta: efisiensi, hasil nyata, dan tanggung jawab anggaran.