“Kita akan segera memutuskan agar Komisi I bersama Biro Hukum segera menyampaikan surat resmi dari DPRD Babel kepada Gubernur terkait penolakan beberapa laut untuk dijadikan wilayah nelayan kembali,” ujarnya.

Komisi II dan Komisi III akan bergerak untuk mendukung upaya ini. Dan komisi II akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, sementara Komisi III akan berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Babel.

“Tujuan intinya kita ingin jika evaluasi Perda RTRW ditolak oleh Mendagri, bisa dikembalikan ke Babel dan akan kita revisi kembali,” tutup Didit.*

Baca Juga  KPK Minta Masyarakat Babel Berani Laporkan Dugaan Korupsi