PANGKALPINANG, TIMELINES.ID – Usai berorasi di hadapan Forkopimda Bangka Belitung, coordinator aksi membacakan 10 tuntutan mahasiswa, yaitu:

  1. Mendesak Presiden RI untuk membubarkan DPR secara kelembagaan atau menyeggerakan revisi UU yang bermasalah dan tidak berpihak terhadap rakyat seperti: KUHAP, UU MINERBA, UU TNI UU POLRI, UU CIPTA KERJA, dan UU Penyiaran. Serta menyeggerakan pembahasan dan pengesahan UU pro-rakyat seperti; RUU perampasan aset, RIJU perlindunga pekerja rumiah tangga (PPRT), RUU masyarakat adat, dan wujudkan komitmen reforma agraria sejati.
  2. Mendesak Presiden RI untuk membubarkan institusi POLRI secara nomenklatur atau mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tidak kondusifnya kondisi hari ini, dan segera hentikan brutalitas aparat TNI maupun POLRI terhadap massa aksi serta tangkap dan adili pelanggar HAM berat atau pelaku kejahatan kemanusiaan.
  3. Menuntut pemerintah RI untuk membatalkan kenaikan tarif pajak yang ditujukan untuk menerapkan pendidikan gratis, mensejahterakan buruh, dan memberikan perlindungan sosial secara penuh.
  4. Mendesak pemerintah untuk menghapuskan hak istimewa dan memotong gaji pejabat negara, perwira tinggi, pejabat negara non kementrian, komisaris dan BUMN serta turunkan tunjangan (DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD setingkat Provinsi maupun Kab/Kota)
  5. Menuntut pemerintah Prov. Kep Bangka Belitung untuk mengevaluasi dan mencabut izin usaha ekstraktif dan perkebunan monokultur yang menimbulkan konflik di masyarakat, serta mendesak pemerintah eksekutif maupun legislatif untuk mengevaluasi rencana pemanfaatan tata ruang di Prov. Bangka Belitung.
  6. Meminta pemerintah Prov. Kep Bangka Belitung untuk menghentikan investasi bangsa asing atas eksploitasi sumber daya alam
  7. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kep Bangka Belitung untuk mundur jika tidak mampu menyelesaikan dan bertanggung jawab atas konflik internal
  8. Tolak dan batalkan rencana pembangunan PLTN di Prov. Kep Bangka Belitung
  9. Tolak tambang laut dan cabut IUP PT. Timah yang masih aktif dan bermasalah diseluruh perairan Bangka Belitung
  10. Mendesak Presiden RI dan seluruh lembaga pemerintah di tingkat nasiona maupun daerah untuk memberikan kepastian pembebasan massa aksi
Baca Juga  PT Timah Ganti Sistem Beli Biji Timah Jadi Kompensasi