Di negara Swiss, undang-undang seperti ini memiliki sistem perampasan aset yang sangat efektif, dengan ketentuan yang jelas dalam hukum pidana. Pemerintah Swiss dapat menyita aset hasil tindak pidana, baik melalui proses pidana maupun perdata.

Di Filipina telah mengimplementasikan NCB Asset Forfeiture untuk memberantas korupsi dan pencucian uang. Pemerintah Filipina dapat menyita aset yang diduga diperoleh secara ilegal, dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Sudah sejak rezim Ferdinand Marcos dulu undang-undang ini dirumuskan, hanya saja memerlukan waktu menunggu komitmen para anggota parlemen dan para pejabat elit negara_sampai undang-undang ini diberlakukan efektif.

Di negara Australia memiliki sistem “Unexplained Wealth” yang memungkinkan pemerintah menyita aset yang tidak dapat dibuktikan diperoleh secara sah. Proses pembuktian terbalik digunakan, sehingga pemilik aset harus membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal.

Baca Juga  Hari Ibu 2025: Seremonial Kosong yang Biarkan Pendidikan dan Agama Ibu Pesisir Tergerus

Negara Malaysia memiliki undang-undang Anti-Corruption Act yang efektif dalam memberantas korupsi. Pemerintah Malaysia dapat menyita aset yang diduga diperoleh secara ilegal dan mewajibkan pemilik aset untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah.

Perdana Menteri Malaysia yang terkena penyitaan aset karena dituduh korupsi adalah Najib Razak. Ia adalah mantan Perdana Menteri Malaysia yang menjadi tokoh kunci dalam skandal korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad).

Najib Razak divonis penjara 12 tahun setelah terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang dalam jumlah besar melalui skandal tersebut.

Dalam kasus ini, Najib Razak dituduh melakukan penipuan dan penggelapan dana 1MDB yang mencapai miliaran dolar AS. Uang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, seperti membeli barang mewah dan membiayai film Hollywood “The Wolf of Wall Street”.

Baca Juga  Ekosentrisme Pertambangan Timah di Bangka Belitung: Menyeimbangkan Ekonomi dan Ekologi

Beberapa aset yang disita dari Najib Razak termasuk:  Uang tunai,  Ratusan juta dolar AS yang ditemukan di rekening bank pribadinya. Barang mewah termasuk Kapal pesiar seharga 250 juta dolar AS dan lukisan van Gogh.  Aset lainnya, Properti dan investasi yang diduga dibeli dengan uang hasil korupsi.

Najib Razak telah menjalani proses hukum yang panjang, termasuk pengadilan banding yang menolak upaya bandingnya pada Agustus 2022.

Apa Pelajaran yang Dapat Kita Petik?

Dari pemberlakuan dan efektivitas Undang-Undang Penyitaan Aset di berbagai negara, beberapa pelajaran yang dapat kita petik adalah:

Kuatnya Hukum, bahwa Undang-Undang Penyitaan Aset yang efektif dapat menjadi alat yang kuat untuk memberantas korupsi dan kejahatan.

Proses penyitaan aset harus transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kerja sama internasional dapat membantu dalam proses penyitaan aset, terutama dalam kasus yang melibatkan lintas negara.

Baca Juga  Pilkada Bangka 2025: Pertarungan antara Pemilih Rasional dan Pemilih Pragmatis

Undang-Undang Penyitaan Aset harus menjadi bagian dari pendekatan yang komprehensif untuk memberantas korupsi dan kejahatan.

Pengawasan yang ketat dan tegas diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses penyitaan aset dilakukan secara adil.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Undang-Undang Penyitaan Aset dapat membantu meningkatkan efektivitasnya.

Lembaga penegak hukum harus memiliki kemandirian dan integritas yang tinggi untuk menjalankan Undang-Undang Penyitaan Aset secara efektif. Jangan ada lagi baik secara kelembagaan maupun pribadi ada intervensi dari pemerintah dalam penegakan undang-undang ini.

Hal terpenting jika undang-undang penyitaan aset ini disahkan, tentu akan cukup banyak “aset-aset” negara yang dapat diselamatkan dari para penjahat (koruptor) yang selama ini tak tersentuh.