“Bukan penindakan langsung, itu tidak benar berarti kita hanya dibenturkan. Kemudian menyangkut kolektor timah tidak mau beli karena takut ditangkap Satgas. Kami pastikan tidak ada, maka silahkan kolektor membeli di IUP PT Timah, kalau di luar IUP kami tidak tahu,” katanya.

Untuk meningkatkan produksi, ia minta PT Timah Tbk untuk memanfaatkan eks PT Koba Tin yang masih potensial. Termasuk di Alur Jelitik karena DPRD Babel sudah 9 kali lakukan pertemuan dengan Sekjen Kementerian ESDM. Ia harap PT Timah menindaklanjutinya.

“Jadi Jelitik itu bisa beraktivitas serta muaranya bisa dikeruk, terbuka. Lalu tambang jalan, nelayan jalan. Eks Koba Tin pun begitu, sudah kita perjuangkan Kolong Marbuk, Kenari dan Pungguk. Tinggal kita sampaikan ke ESDM agar take over ke PT Timah,” jelasnya.

Baca Juga  Rencana Penambangan di Beriga, Pansus DPRD Babel Dorong Warga Gugat PT Timah dan Pemda

“Dengan begitu PT Timah dapat barang yang tak berkonflik dengan masyarakat kita. Kami harap juga PT Timah dapat memetakan IUP yang dapat memicu konflik horizontal dengan nelayan. Itu harus kita siapkan pasca timah, kita juga butuh nelayan dan pariwisata,” ujar dia.

Dengan kebanggaan punya perusahaan BUMN di daerah ini, DPRD Babel, kata Didit siap menjaga eksistensi PT Timah Tbk. Ini dikarenakan karyawan PT Timah Tbk banyak diisi putra-putri terbaik daerah. Semua harus sejalan antara kepentingan PT Timah Tbk dan masyarakat Babel.