Sementara itu, terkait kemungkinan perizinan ditutup, Batianus menegaskan bisa terjadi, apabila permasalahan tidak mendapatkan solusi.

“Bisa saja (ditutup-red), contohnya kami kemarin ke Tanjung Langkah terkait sidak, bahwa memang mereka limbahnya tercemar, ini kami dapat laporan dan kami minta OPD terkait menghentikan sementara, sebelum permasalahan selesai mereka tidak boleh berproduksi, kalau sama, kami rekomendasikan ke OPD terkait melalui kepala daerah,” imbuhnya.

Di sisi lain, politisi Golkar ini menjelaskan, harus ada satu regulasi yang dibuat, tetapi tidak melanggar aturan yang berada di atasnya dan harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Minimal pemberdayaan ekonomi, seperti hasil produksi udang bisa dihilirisasi oleh masyarakat kita, tidak harus semuanya diekspor, tapi dibuat kantong-kantong hilirasi untuk masyarakat, sehingga ada perputaran ekonomi di dalamnya,” tutur Batianus.

Baca Juga  Batianus Soroti Dampak Ekspansi Ritel Modern terhadap Toko Kelontong Desa