​Agung mengakui tantangan yang ada, terutama dalam masa transisi dan efisiensi. Namun, ia menyambut baik langkah pemerintah daerah yang telah membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi.

Tim ini memiliki grand design untuk memastikan penyerapan APBD tepat waktu, menjaga stabilitas harga komoditas strategis, serta melaksanakan program-program fisik dan intervensi sesuai jadwal.

​Mengurangi Pengangguran dan Mengukur Kedalaman Kemiskinan

​Dalam upaya mengurangi pengangguran, Agung kembali menegaskan perlunya pemetaan kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja di Bangka Selatan.

“Sehingga kita bisa secara bertahap, bisa sesuai, match dengan supply dan demand tenaga kerja,” ucapnya.

​Selain itu, percepatan realisasi anggaran pemerintah daerah, terutama untuk belanja fisik, juga sangat penting.

Baca Juga  Simpan 8 Paket Sabu, Pemuda Desa Gadung Diciduk Polisi

“Ketika anggaran digelontorkan ke masyarakat, tentunya akan membuka semacam multiplier effect untuk bisa menggerakkan roda perekonomian,” jelas Agung.

​Terkait angka kemiskinan, Agung juga menyoroti pentingnya intervensi yang terfokus pada komponen penyusun garis kemiskinan, yaitu kebutuhan makanan dan non-makanan. BPS dapat menghitung tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan untuk menentukan seberapa jauh jarak masyarakat miskin dari garis kemiskinan.

​”Bangka Selatan berada di posisi kedua terendah setelah Bangka Barat dalam hal persentase penduduk miskin dari total jumlah penduduk di Bangka Selatan,” pungkasnya.