Kalau sudah begini, apa bedanya dengan zaman sentralistik dulu? Bedanya mungkin hanya ada tambahan ritual formal bernama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, keputusan akhir tetap kembali ke pusat yang menentukan siapa dapat berapa, untuk apa, dan bagaimana penggunaannya.

Padahal, kalau kita benar-benar serius bicara tentang kesehatan keuangan daerah, ukurannya bukan sekadar kemandirian. Ada indikator lain yang lebih kaya: efektivitas PAD, efisiensi belanja, derajat desentralisasi, sampai otonomi fiskal. Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan besar: apakah uang yang dikelola daerah benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat?

Kita ambil contoh daerah kepulauan. Biaya membangun satu kilometer jalan di sebuah pulau kecil bisa jauh lebih mahal dibanding di Pulau Jawa. Transportasi bahan bangunan sulit, biaya logistik membengkak, tenaga kerja harus didatangkan dari luar. Tetapi apakah formula anggaran kita memperhitungkan hal-hal semacam ini?

Sering kali jawabannya: tidak. Akibatnya, daerah kepulauan seperti hanya diberi “jatah” seadanya. Kalau dikelola seadanya pula, rakyat di pulau kecil itu harus rela hidup dalam infrastruktur terbatas.

Baca Juga  Ketimpangan Pendidikan di Pinggiran Kota: Ketika Sekolah Kecil Bertahan Tanpa Guru dan Fasilitas

Di sini muncul pertanyaan pedih: apakah karena posisi tawar politik mereka lemah. Jumlah penduduk yang kecil, suara di parlemen sedikit. Dampaknya akses mereka terhadap keadilan fiskal juga ikut mengecil? Kalau iya, berarti kita sedang membiarkan demokrasi ini berjalan dengan logika pasar: siapa punya suara banyak, dialah yang berkuasa menentukan anggaran.

Masuknya Menteri Keuangan baru, Purbaya, mungkin bisa dibaca sebagai setitik harapan. Pernyataannya yang kadang kontroversial, setidaknya membuka ruang diskusi tentang perlunya penataan ulang sistem keuangan negara. Ada angin segar yang berhembus, walau kita belum tahu apakah hembusannya akan terasa sampai ke daerah.

Kita tentu berharap, angin segar ini tidak berhenti di Jakarta. Sebab, daerahlah yang paling merasakan denyut langsung persoalan keuangan. Kalau pusat terus-menerus memegang kendali, daerah hanya akan menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Pertanyaannya, kapan dan bagaimana angin perubahan itu sampai ke daerah? Apakah sekadar wacana atau benar-benar mewujud dalam kebijakan? Inilah yang masih harus kita tunggu.

Baca Juga  Membangun Budaya Literasi untuk Masa Depan Daerah

Kalau boleh menyarankan, sebenarnya ada tiga hal mendasar yang sebaiknya menjadi agenda penataan ulang keuangan negara agar lebih berpihak pada daerah. Pertama.

Membuat formula dana transfer yang Lebih Adil. Misalnya saja jangan lagi menyamaratakan daerah kepulauan dengan daerah daratan luas. Variabel geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga biaya logistik seharusnya masuk ke dalam perhitungan. Dengan begitu, daerah yang punya beban biaya lebih tinggi tidak semakin tertinggal.

Kedua, ruang inovasi fiskal untuk daerah. Daerah perlu diberi keleluasaan untuk bereksperimen dengan sumber pendapatan baru, tentu dengan pengawasan. Misalnya, peluang pengembangan green tax, pajak berbasis digital, atau mekanisme pembiayaan kreatif yang tidak selalu bergantung pada pusat.

Ketiga, reformasi belanja daerah. Jangan biarkan belanja pegawai terus menggerus mayoritas anggaran. Daerah perlu didorong untuk mengefisienkan birokrasi, sehingga porsi belanja publik yang benar-benar dirasakan rakyat bisa lebih besar.

Reformasi setidaknya pernah mengajarkan kita satu hal: tekanan dari bawah bisa melahirkan perubahan besar. Dahulu, otonomi daerah lahir dari desakan kolektif agar daerah diberi ruang lebih luas.

Baca Juga  Pemain Cadangan

Kini, mungkin sudah saatnya tuntutan itu dihidupkan kembali. Tentu saja bukan untuk memisahkan diri, tetapi untuk memperbaiki keadilan fiskal dalam bingkai NKRI.

Jika pusat terus menerus berpikir dari sudut pandang makro nasional semata, tanpa melihat keragaman kondisi daerah, maka jurang ketimpangan akan semakin dalam. Pada akhirnya, daerah yang merasa dipinggirkan bisa kehilangan kepercayaan terhadap janji-janji pembangunan.

Menulis tentang keuangan daerah sering membuat kita terjebak pada angka-angka. Tetapi di balik angka itu, ada wajah manusia yang hidupnya bergantung pada keputusan fiskal.

Anak-anak di pulau kecil yang sekolahnya reyot, petani di daerah terpencil yang jalannya rusak, nelayan yang tak punya pelabuhan layak adalah cermin dari tata kelola keuangan yang timpang.

Masuknya menteri keuangan baru memang memberi harapan. Tapi harapan saja tak cukup. Kita perlu memastikan bahwa angin perubahan benar-benar sampai ke ujung-ujung negeri. Pertanyaan kita sederhana: kapan? bagaimana? Untuk sementara, mari kita tunggu tanggal mainnya.

Salam takzim.