Sengketa tersebut berlanjut hingga ranah pidana dan perdata, di mana pengadilan menyatakan bahwa Gudang Baru telah melakukan pelanggaran merek.

Putusan ini bahkan diperkuat hingga tingkat Mahkamah Agung. Sebagai konsekuensi hukum dan bisnis, Gudang Baru kemudian melakukan rebranding dan pada akhirnya mengganti nama menjadi “Gajah Baru” pada tahun 2021.

Kasus Gudang Garam vs Gudang Baru menunjukkan bahwa persaingan usaha modern tidak hanya terjadi pada level pemasaran atau inovasi produk, tetapi juga pada perlindungan merek sebagai aset tidak berwujud (intangible asset).

Tanpa perlindungan merek yang kuat, pelaku usaha dapat menghadapi risiko besar berupa gugatan hukum, kerugian finansial, hingga kehilangan reputasi.

UU No. 20 Tahun 2016 menyediakan dua bentuk perlindungan hukum, yakni:

  1. Preventif: melalui kewajiban pendaftaran merek.
  2. Represif: melalui pemberian sanksi pidana maupun ganti rugi perdata.
Baca Juga  Kuliah Tamu Sosiologi UBB Bahas Relasi Tenaga Kerja dan Modal di Era Disrupsi Industri 4.0

Sebagai contoh, Pasal 100 UU Merek mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menurut saya, perlindungan merek dagang tidak boleh dipandang sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai strategi bisnis jangka panjang. Kasus Gudang Garam vs Gudang Baru menjadi pelajaran penting bahwa merek adalah instrumen vital dalam menjaga eksistensi usaha sekaligus menghadirkan persaingan yang sehat.

Saya berpendapat bahwa pemerintah harus memperluas sosialisasi sekaligus mempermudah prosedur pendaftaran merek, terutama bagi UMKM. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus menyadari bahwa merek adalah aset yang wajib dijaga karena menyangkut kepercayaan konsumen.

Baca Juga  Mengenal Pantang Larang (2)

Dengan melihat pentingnya peran merek dalam dunia usaha, pendaftaran dan perlindungannya adalah sebuah keharusan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum yang jelas, tetapi implementasi dan kesadaran masyarakat perlu diperkuat. Apabila pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya perlindungan merek, maka daya saing produk Indonesia di pasar nasional pun akan semakin kokoh.