Merindukan Gedung SMA: Jurang Pendidikan Menganga di Desa Mayang Bangka Barat

Oleh: Dinata Jeliska — Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Angkatan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, realitas ini belum sepenuhnya dirasakan oleh warga Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Meski desa ini telah memiliki SD dan SMP, ketiadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) menimbulkan masalah serius yang dirasakan langsung oleh siswa dan keluarga.

Masalah ini bukan sekadar hambatan administratif, tetapi persoalan nyata yang menghambat masa depan generasi muda desa. Kondisi ini membuat pendidikan menengah atas menjadi sesuatu yang tidak mudah dijangkau, seolah menjadi hak yang belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh warga desa.

Padahal, pendidikan di tingkat SMA merupakan jembatan utama menuju dunia kerja modern dan jenjang perguruan tinggi, sehingga ketiadaan fasilitas ini secara tidak langsung memutus jalur mobilitas sosial bagi anak-anak desa.

Baca Juga  Menegakkan RUU ODOL Tanpa Mengorbankan Rakyat Jalanan

Di Desa Mayang, siswa yang ingin melanjutkan pendidikan harus menempuh perjalanan jauh ke kecamatan lain seperti Simpang Teritip, Parittiga atau Muntok. Dengan jarak yang bisa mencapai 15 hingga 25 kilometer dan kondisi jalan yang tidak selalu baik, serta ketersediaan transportasi yang terbatas membuat perjalanan ke sekolah menjadi tantangan berat.

Sebagian keluarga mencoba menyewa kost atau menitipkan anak di rumah kerabat, namun hal ini membutuhkan biaya besar yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat setempat yang sebagian besar bekerja sebagai petani atau buruh harian. Situasi ini menyebabkan banyak siswa akhirnya memilih berhenti sekolah setelah lulus SMP.

Keterpaksaan ini bukan karena kurangnya keinginan mereka untuk belajar, tetapi karena keterbatasan struktural yang membuat mereka tidak memiliki pilihan lain. Fenomena ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya dipengaruhi faktor moral dan kemauan individu, tetapi juga struktur sosial yang mengatur akses dan kesempatan.

Baca Juga  Revitalisasi Panti Wangka Menjadi Museum Sejarah dan Budaya di Bangka Belitung

Akibat dari masalah tersebut sangat terasa di kehidupan masyarakat. Angka putus sekolah meningkat dari tahun ke tahun membuat anak muda kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mobilitas sosial pun terhenti, karena mereka hanya dapat bekerja di sektor informal dengan penghasilan minim.

Tidak sedikit remaja yang terpaksa merantau ke kota demi sekolah meninggalkan keluarga dan mengurangi tenaga produktif desa. Di sisi lain, beban psikologis juga dialami oleh siswa, seperti hilangnya motivasi, stres, serta rasa tidak percaya diri karena merasa akses pendidikan mereka tidak setara dengan daerah lain.

Dalam jangka panjang, desa akan kekurangan sumber daya manusia terdidik yang mampu memajukan ekonomi lokal. Ketimpangan ini memperlebar jurang antara desa dan kota yang jika tidak ditangani akan berdampak pada stagnasi pembangunan desa.

Baca Juga  80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia: Antara Realita dan Harapan

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa daerah tanpa akses pendidikan menengah memiliki tingkat kemiskinan antargenerasi yang lebih tinggi karena anak-anak cenderung mewarisi pekerjaan orang tuanya tanpa peningkatan kesejahteraan.

Masalah ini menjadi semakin penting ketika dilihat dari perspektif sosiologi pendidikan, khususnya teori fungsionalisme Emile Durkheim. Pendidikan memiliki fungsi sebagai alat integrasi sosial dan sarana pembentukan keterampilan individu agar dapat berperan produktif dalam masyarakat.

Jika pendidikan lanjutan tidak tersedia desa akan kehilangan fungsi integratif tersebut. Generasi muda tidak dapat berkembang secara optimal dan struktur sosial desa menjadi terhambat dalam mencapai stabilitas dan kemajuan. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk memperkuat solidaritas sosial justru gagal menjalankan peran tersebut karena ketidakmerataan akses.