Dan pada tanggal 19 dan 20 November  stoknya dua kali lipat. Jadi rata-rata sudah 300% dari normal yang seharusnya hanya 100 KL per hari.

“Masalah antrean panjang di SPBU beberapa hari kemarin karena produk pertamax tidak tersedia jadi masyarakat mengantre hanya di satu jalur pertalite. Jadi sebenarnya pertalite dan bio solar tidak ada kendala sama sekali, yang terkendala hanya pertamax karena terlambat masuk,” terang Wicaksono.

Menurutnya kendala lain yang terjadi yakni banyak kendaraan yang selama ini konsumsi pertamax dipaksa konsumsi pertalite, sementara kendaraan itu tidak punya barcode, di mana aturannya sekarang ketat untuk semua kendaraan yang menggunakan pertalite tidak bisa transaksi tanpa barcode.

Baca Juga  Warga Tempilang Ngadu ke DPRD Babel, Mou 370 Hektare Lahan di Luar HGU PT Sawindo Kencana Tak Ada Realisasi

“Untuk saat ini kami jamin supply ke SPBU sudah dalam kondisi normal dan kembali stabil. Namun jika ada antrean di SPBU itu saat jam sibuk kerja, pergi atau pulang kantor saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk kebutuhan bbm harian di Bangka, untuk bbm subsidi pertalite hanya 600 KL, pertamax 100KL dan bio solar 230-250KL. Setiap hari itu yang di siapkan oleh Pertamina Patra Niaga.

Namun saat momentum hari besar atau libur panjang akan ada penambahan supply sekitar 13-15% dari hari biasa karena masyarakat banyak liburan dan banyak wisatawan juga yang datang ke Pulau Bangka.

“Jika kebutuhannya untuk hari besar atau libur panjang akan ada peningkatan 12-15% untuk pertalite dan pertamax. Penambahan itu butuh kajian karena kami sebagai BUMN banyak pihak yang mengawasi dan itu tidak bisa sembarangan,” ujarnya.

Baca Juga  DPRD Babel Gelar Paripurna Pelantikan PAW dan Penetapan Ketua Badan Kehormatan

Pengawasan distribusi BBM ranahnya BPH Migas karena Pertamina berdasarkan Undang-undang Migas, hanya sebagai pelaksana atau operator yang bertugas untuk memastikan penyaluran di SPBU itu sesuai atau tidak.

“Jika ada yang tidak sesuai di lapangan, masyarakat bisa kontak pertamina 135 untuk melaporkan dan pasti akan ditindaklanjuti dan ada sanksi diskorsing atau stop supply berdasarkan temuan di lapangan,” tutupnya.*