Mens rea merupakan unsur penting dalam pembentukan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Secara khusus, mens rea diwujudkan dalam bentuk keadaan batin atau sikap mental pelaku yang sadar dan berniat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam KUHP, mens rea biasanya terungkap melalui unsur “dengan sengaja” (dolus), yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut.

Dengan kata lain, unsur mens rea adalah niat atau kesadaran pelaku pada saat melakukan tindak pidana, yang membedakannya dengan perbuatan yang terjadi secara tidak sengaja atau kelalaian (culpa).

Menurut Pasal 53 KUHP, untuk menetapkan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana, harus dibuktikan adanya dua unsur: actus reus (perbuatan yang nyata dilakukan) dan mens rea (kehendak atau niat jahat yang melandasi perbuatan itu). Oleh karena itu, seseorang tidak bisa dihukum hanya karena berniat melakukan tindak pidana tanpa melakukan perbuatan itu sendiri, dan sebaliknya, melakukan perbuatan tanpa unsur kesengajaan atau bukan merupakan tindak pidana dapat menyebabkan seseorang tidak dapat dihukum secara pidana.

Baca Juga  Menebar Pendekar dan Srikandi Literasi ke Seluruh Penjuru Negeri Junjung Behaoh

Dalam praktiknya, pembuktian terhadap mens rea menjadi tanggung jawab penuntut umum selama persidangan dan menjadi perhatian utama hakim saat menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Mens rea dalam KUHP juga bisa berbentuk niat jahat yang eksplisit atau implisit, termasuk bentuk kesengajaan langsung (dolus directus) maupun kesengajaan tidak langsung (dolus eventualis). Kesengajaan langsung adalah ketika pelaku secara sadar dan bermaksud melakukan perbuatan haram, sementara kesengajaan tidak langsung terjadi ketika pelaku mengetahui kemungkinan terjadinya akibat pidana dari perbuatannya dan menerima risiko tersebut.

Ini semakin memperjelas bahwa unsur mental atau niat merupakan inti dari kesalahan pidana dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Selain itu, dalam KUHP terdapat prinsip bahwa mens rea dapat muncul dalam bentuk kelalaian atau kealpaan (culpa) apabila hukum mengaturnya demikian. Kelalaian ini terjadi jika pelaku gagal melakukan kewajiban hukum, mengabaikan kehati-hatian yang sewajarnya, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan atau membahayakan orang lain.

Baca Juga  Merdeka, Tapi Tidak Merdeka

Walaupun unsur kelalaian berbeda dengan niat jahat, keduanya sama-sama menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, tidak semua tindak pidana mens rea-nya diwajibkan, tergantung jenis tindakannya. Contoh tindak pidana tertentu seperti pelanggaran administratif atau pelanggaran ringan kadang tidak mensyaratkan unsur kesalahan batin.

Dengan demikian, dalam perspektif KUHP Indonesia, mens rea merupakan salah satu fondasi utama yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keberadaan niat atau kesadaran pelaku atas perbuatannya menggerakkan sistem peradilan untuk melakukan penilaian objektif terhadap tindakan dan sikap batin seseorang, guna memastikan penegakan hukum yang adil dan tepat sasaran (Chairul Huda,2006:68).

Penutup

Pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan apakah seseorang yang berbuat kesalahan dapat dijatuhkan pidana atau tidak, sehingga seharusnya didalam proses pembuktian bukan saja alat bukti yang diajukan namun juga harus mempertimbangkan dan membuktikan unsur niat dan mens rea, karena perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element).

Butuh peran negara untuk memfasilitasi perbedaan tersebut. Jika sepakat bahwa kasus tindak pidana korupsi harus ada unsur mens rea yang dibuktikan, maka klausul tersebut harus dimasukkan di dalam UU Tipikor, agar penegakan hukum atas kasus korupsi memiliki keseragaman. Jika tidak dimasukkan, maka unsur mens rea akan selalu menjadi perdebatan publik dan akan menimbulkan kesan bahwa unsur ini bisa disalahgunakan oleh penegak hukum itu sendiri.

Baca Juga  Putusan MK Batalkan HGU 190 Tahun di IKN: Keputusan Tegas yang Mengedepankan Keadilan Agraria dan Keberlanjutan

Kejelasan makna mens rea ini sekaligus juga untuk mengakhiri polemik, apakah “presiden harus selalu mengeluarkan abolisi untuk setiap kasus korupsi yang tidak mengandung mens rea?”