Pertanyaan pertama lantas dijawab PT Timah bawah tambang ilegal ini disulap jadi legal. Akan tetapi bukan melegalkan aktivitas ilegal. Namun melegalkan penambangan yang ada di Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) agar biji timah kembali ke PT Timah Tbk.

Apalagi upaya ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Bahkan upaya ini mungkin langsung mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo sehingga kondisi di Babel lebih tertib. Terkait pertanyaan kedua, PT Timah mengaku belum begitu besar dampak dari aktivitas penertiban tersebut.

Hingga September 2025, penertiban tambang ilegal belum begitu terlihat dari sisi kinerja. Hal ini dikarenakan PT Timah mengalami kendala dari sisi penjualan. Apalagi, sebagian besar izin usaha penambangan PT Timah Tbk jatuh tempo pada tahun 2025 ini.

Baca Juga  Rommy S Tamawiwy: BEF 2025, Ajang Diskusi Para Pakar, Ekonom, Akademisi, dan Pelaku Usaha

Karena itu, perusahaan tentunya harus memperbarui Eksportir Terdaftar (ET) dan juga izin ekspor. Sehingga, sampai dengan September 2025, kendala penjualan tertunda di kuartal keempat. Diharapkan, target bottom line dapat tercapai pada akhir 2025.

Sebagaimana target yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Atau mungkin mendekati pencapaian laba di tahun 2024 lalu. Sementara pernyataan tiga, PT Timah memastikan bahwa jumlah tambang ilegal di Babel ada ratusan.

Maka dari itu, dengan aksi penertiban saat ini jumlah tersebut berkurang. Dengan fokus  di wilayah-wilayah IUP PT Timah Tbk yang mana nantinya diwadahi oleh koperasi ilegal mining. Sehingga yang beroperasi di  kawasan perusahaan nantinya bisa ditertibkan.

Baca Juga  Warga Jalan Laut Tanda tangan Petisi Penolakan Tambang