Sebaliknya, oknum yang memiliki “akses” dapat dengan mudah merusak hutan. Dalam teori pembangunan SDM, terdapat tiga pilar yaitu Kompetensi, Karakter atau integritas, dan Kepedulian sosial. Jika salah satu pilar runtuh, maka pembangunan tidak akan mencapai sasaran kesejahteraan. Banjir bandang di Sumatera menggambarkan bahwa pilar integritas dan kepedulian sosial telah mengalami kemunduran.

Fenomena Oknum dan “Kerasukan” Kepentingan sebagai Ancaman Moral Bangsa

Tindakan beberapa oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mengeksploitasi sumber daya alam merupakan bentuk modern dari keterkaitan pada kepentingan sempit. Hasrat untuk merusak ini muncul akibat pengelolaan yang buruk, pengawasan yang mudah ditembus, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya bersih.

Ketika oknum bertindak semaunya, maka lingkungan akan rusak, masyarakat menjadi menderita, negara akan mengalami kerugian, dan kesejahteraan semakin jauh dari jangkauan. Problematika ini tidak hanya berpusat penebangan liar atau tambang ilegal, tetapi juga pada mentalitas segelintir aparat yang seharusnya melindungi masyarakat, namun justru tutup mata atau terlibat, dan selama mentalitas ini tidak perbaiki, bencana serupa akan terus berulang. Untuk mencegah banjir bandang akibat ulah oknum, maka strategi pembangunan SDM perlu diinfokan pada tiga hal utama yaitu:

  1. Penegakan Hukum yang Tidak Mengenal Tawar-Menawar

Hutan bukan komoditas pribadi. Ia adalah aset negara yang melindungi generasi. Karena itu, oknum mana pun yang terlibat dalam perusakan harus dikenai sanksi tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas adalah cara terbaik menciptakan efek jera.

  1. Penguatan Integritas SDM Aparatur
Baca Juga  Shindy Akhirnya Pilih Mundur Ikut UTBK-SNBT di Kampus Terpadu UBB

Program pelatihan integritas, mendesain ulang sistem pengawasan, hingga meningkatkan kesejahteraan aparatur adalah bagian penting dari reformasi SDM. Aparatur yang miskin dan tidak dilindungi rentan terhadap korupsi. Aparatur yang berintegritas adalah garda terdepan penyelamatan lingkungan.

  1. Pemberdayaan Masyarakat sebagai “Penjaga Hutan”

Masyarakat lokal harus dilibatkan sebagai pengawas dan penjaga hutan. Program berbasis desa, insentif untuk masyarakat adat, hingga skema hutan sosial terbukti efektif mencegah perusakan. Kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa SDM unggul.

Ada beberapa dimensi penting pengembangan SDM dalam konteks ekologis yaitu pendidikan lingkungan sejak dini yaitu pendidikan formal dan nonformal mengenai konservasi yang harus ditanamkan sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Anak-anak harus memahami bahwa hutan merupakan penyangga kehidupan. Lalu sosialisasi literasi bencana dengan cara melatih masyarakat mengenai mitigasi bencana.

Literasi bencana bukan sekadar kemampuan bertahan hidup, tetapi juga kesadaran kolektif menjaga lingkungan dari persoalan hilir hingga hulu. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, kecamatan, hingga provinsi harus mendapatkan pelatihan mengenai konservasi, pemetaan risiko, dan penegakan hukum lingkungan. Dan tidak kalah penting juga bahwa kesejahteraan aparatur sebagai fondasi integritas.

Tidak ada SDM unggul jika kesejahteraannya buruk.

Aparatur dengan gaji rendah dan beban kerja tinggi lebih rentan terhadap godaan suap. Dan yang paling tak kalah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembukaan hutan dan tambang liar, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan seperti ekowisata, agroforestry, industri hijau, dan energi terbarukan. Konsep kesejahteraan ekologis (ecological welfare) kini menjadi bagian penting dalam diskursus pembangunan.

Baca Juga  Hari Pertama UTBK-SNBT UBB 2024 Berjalan Lancar

Bencana yang berulang menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan dan bantuan sosial, tetapi juga soal kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah, kelestarian hutan, serta stabilitas iklim.Tanpa lingkungan yang sehat, kesejahteraan tidak akan pernah terwujud. Negara harus memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan. Setiap proyek infrastruktur harus berbasis analisis dampak lingkungan yang ketat dan transparan.

Peran Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat

Untuk membangun kesejahteraan rakyat dan mencegah banjir bandang, semua pihak harus berkontribusi seperti pemerintah dengan memperketat regulasi, menindak oknum, melindungi hutan, memulihkan ekosistem, serta mengoptimalkan teknologi pengawasan seperti drone dan citra satelit.

Di lain sisi ada dunia usaha yang dapat berkontribusi dalam menerapkan prinsip green business, melaksanakan CSR berbasis lingkungan, serta memastikan rantai pasokan tidak melibatkan aktivitas illegal, dan yang terakhir adalah peran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, jika terdapat aktivitas ilegal dapat langsung melaporkan pada pihak yang berwajib, lalu turut serta mendukung gerakan sadar lingkungan demi keberlanjutan.

Baca Juga  Sistem Kepailitan Transnasional di Indonesia

Banjir Bandang Sumatera: Momentum Perubahan

Setiap bencana, betapapun menyakitkan, harus menjadi pelajaran. Banjir bandang di Sumatera adalah alarm keras bagi kita semua. Ini bukan sekadar berita, tetapi sinyal bahwa tata kelola lingkungan kita sedang dalam kondisi kritis. Jika tidak segera diperbaiki, kesejahteraan rakyat hanya akan menjadi slogan kosong. Momentum ini harus digunakan pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki sistem dari hulu hingga hilir.

Maka kita dapat memulai dari sekarang dengan kesadaran penuh bahwa yang kita butuhkan adalah regulasi yang lebih kuat, SDM yang lebih berkualitas, masyarakat yang lebih peduli, dan negara yang lebih tegas. Karena memang kesejahteraan rakyat Indonesia tidak cukup dibangun melalui bantuan sosial dan infrastruktur fisik saja. Kesejahteraan sejati hanya dapat terwujud apabila lingkungan terjaga, ekosistem berjalan seimbang, dan manusia yang mengelolanya memiliki integritas tinggi.

Banjir bandang di Sumatera adalah peringatan bahwa keserakahan sebagian oknum telah merampas hak rakyat atas lingkungan yang sehat. Karena itu, pembangunan SDM berbasis integritas, etika, dan kepedulian lingkungan adalah kunci utama. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pemberi bantuan ketika bencana datang, tetapi sebagai pelindung sejak sebelum bencana terjadi. Kini saatnya bangsa ini kembali menegakkan prinsip bahwa kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, dan menjaga lingkungan adalah syarat mutlak untuk mencapai kesejahteraan.