Avatar: The Legend of Korra dan Perlawanan Non-Pengendali terhadap Para Pengendali

Avatar: The Legend of Korra dan Perlawanan Non-Pengendali terhadap Para Pengendali

Oleh: Heri Suheri, CIJ., CPW., CA-HNR., CFLS.

Dalam alur cerita fiksi yang diciptakan oleh Michael Dante DiMartino dan Bryan Konietzko, serial animasi “Avatar: The Legend of Korra” tidak hanya menjadi sebuah tontonan yang memikat secara visual, tetapi juga menyuguhkan konflik sosial yang kompleks. Di dalam dunia ini, para pengendali elemen yang dapat mengendalikan air, tanah, api, dan udara menguasai tatanan masyarakat.

Namun, seiring dengan kekuasaan yang mereka miliki, muncul fenomena paradoksal: ketimpangan yang menyebabkan perlawanan dari kalangan non-pengendali. Hal ini membuka wacana soal keseimbangan dan keadilan dalam sebuah masyarakat yang beraneka ragam.

Kekuasaan para pengendali bukan hanya ditandai oleh kemampuan mereka dalam mengontrol elemen, tetapi juga melekat pada struktur sosial dan politik yang mendukung dominasi mereka. Para pengendali, dengan kemahiran yang dimiliki, sering kali memposisikan diri sebagai pemimpin atau penguasa di masyarakat, sementara non-pengendali yang tidak memiliki kemampuan tersebut sering menghadapi marginalisasi dan ketidakadilan.

Di tengah situasi ini, “Avatar: The Legend of Korra” memperkenalkan segmen-segmen naratif yang menyoroti perjuangan non-pengendali. Salah satu yang paling menonjol adalah kelompok yang dikenal sebagai Equalists, yang dipimpin oleh Amon. Mereka mengusung cita-cita untuk menentang dominasi para pengendali dan menuntut pengakuan serta hak yang setara.

Dengan pendekatan yang mengedepankan tindakan langsung, Equalists berusaha untuk menciptakan tatanan kesimbangan dan kesetaraan di mana pengendali tidak lagi dalam posisi superior, otoritarian, menggugurkan tesis bahwa keahlian dalam mengendalikan elemen adalah sumber keunggulan.

Keadilan  yang diperjuangkan oleh non-pengendali ini mencerminkan sebuah kritik terhadap sistem. Mereka bukan hanya mengekspresikan ketidakpuasan tetapi juga mengedepankan ide bahwa kemampuan atau kekuasaan bukanlah satu-satunya titik ukur nilai seorang individu dalam masyarakat. Paradoks yang muncul adalah, jikapun para pengendali memiliki kekuatan sistem dan jaringan yang sukar ditandingi, daya tarik kekuatan moral  menuntut keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang terus diperjuangkan oleh non-pengendali harus diperhitungkan.

Kekuasaan merupakan entitas yang kompleks, tidak hanya terwakili oleh kemampuan individu dalam mengontrol elemen, tetapi juga terjadi dalam konteks struktur sosial dan politik yang mengokohkan dominasi.

Dalam banyak masyarakat, para pengendali merekalah yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dianggap berharga sering kali mendapatkan posisi yang didahulukan, Di sisi lain, non-pengendali yang tidak memilikinya menghadapi berbagai tantangan yang berimplikasi pada status sosial dan eksistensi mereka.

Para pengendali, dengan keahlian yang dimiliki, berada dalam posisi untuk menentukan arahan dan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat. Mereka menguasai akses informasi dan sumber daya, sehingga menjadikan mereka aktor penting dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, kekuasaan bukan hanya sekadar kemampuan individu, tetapi berakar pada struktur yang mendukung dan memperkuat posisi mereka sebagai elit. Sebagai contoh, dalam sistem politik yang menganut oligarki, kelompok-kelompok tertentu dapat mengontrol institusi dan menciptakan kebijakan yang menguntungkan mereka sambil mengabaikan kepentingan non-pengendali.