Ia mengungkapkan, ADD yang bersumber dari APBD mengalami defisit, sementara Dana Desa (DD) dari APBN mengalami pemotongan hingga 80 persen. Akibatnya, rata-rata desa di Bangka Tengah hanya menerima anggaran sekitar Rp378 juta per tahun.

“Dengan kondisi anggaran terbatas, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama desa. Setelah itu baru diarahkan ke pembangunan fisik seperti jalan setapak atau siring desa,” tegasnya.

Keputusan ini dibuat secara seragam mengingat kemampuan anggaran tiap desa berbeda-beda.

“Ada opsi lain seperti pengurangan jumlah ketua RT atau honor RT, tetapi itu tidak kami ambil. Kami memilih memangkas tunjangan perangkat desa,” ungkap Yani.

Meski menghadapi tekanan anggaran, APDESI Bangka Tengah tetap berkomitmen mendukung program strategis pemerintah pusat, salah satunya Program Koperasi Merah Putih.

Baca Juga  Jelang Nataru, 3 Komoditi Pangan di Pasar Koba Naik

Yani mengimbau seluruh kepala desa di Bangka Tengah segera menyiapkan lahan dan mengusulkan pembangunan koperasi tersebut.

“Kami tidak keberatan menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Kami mengimbau para kades segera menyiapkan lahan dan mendukung program ini demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.