DPRD Babel Minta Komisi XI DPR RI Percepat Penyesuaian Aturan Royalti Timah

Berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, kendala utama transisi ini terletak pada regulasi turunan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum diperbarui. Hal ini menghambat penyaluran hak daerah sesuai dengan kebijakan terbaru.

“Kami berharap Komisi XI DPR RI dapat mendorong percepatan penyesuaian regulasi di Kementerian Keuangan agar hak daerah segera dibayarkan sesuai ketentuan terbaru,” tegasnya.

Selain merugikan pendapatan daerah, ketidakpastian ini dinilai berdampak negatif pada pelaku usaha. Eddy menyebut pengusaha yang taat aturan memerlukan kepastian hukum untuk menjaga stabilitas investasi di sektor pertambangan.

“Kepastian aturan sangat penting, bukan hanya bagi daerah tetapi juga bagi pengusaha agar mereka tidak ragu dalam berinvestasi dan menjalankan usaha secara optimal,” tutup Eddy. (**)