Dulu Kawan, Sekarang Mungkin akan Jadi Lawan
Dulu Kawan, Sekarang Mungkin akan Jadi Lawan
Oleh: Rega Afriana, S.Pd — Pengajar di SDIT Alam CAHAYA, Toboali
Perkembangan politik global dalam beberapa waktu terakhir menghadirkan banyak diskusi mengenai arah hubungan antarnegara dan makna perdamaian di dunia modern. Berbagai tulisan internasional membahas keterlibatan sejumlah pemimpin dunia dalam sebuah program perdamaian global bernama Board of Peace, sebuah inisiatif yang sering dikaitkan dengan Presiden Amerika Serikat.
Pada awalnya, program tersebut terdengar sebagai langkah yang baik. Perdamaian tentu menjadi harapan seluruh masyarakat dunia. Upaya mempertemukan negara-negara dalam satu forum dialog seolah menjadi jalan menuju stabilitas global. Namun, setelah membaca berbagai artikel dan analisis dari banyak sudut pandang, muncul pertanyaan mengenai arah dan tujuan sebenarnya dari program tersebut.
Perhatian publik semakin besar ketika Presiden Indonesia, disebut ikut terlibat dalam program tersebut. bagi sebagian pihak, langkah ini dianggap sebagai bagian dari diplomasi internasional. Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang mulai mempertanyakan posisi Indonesia dalam isu perdamaian dunia.
Kegelisahan itu semakin terasa ketika muncul fakta yang banyak dibahas dalam berbagai pemberitaan. Program ini seharusnya ditujukan untuk menghadirkan perdamaian bagi rakyat Palestina, tetapi justru Palestina sendiri tidak dilibatkan dalam program tersebut. Sebaliknya, Presiden Amerika Serikat mendorong kerja sama yang lebih erat dengan Israel. Situasi ini dinilai tidak sejalan dengan ketentuan yang selama ini ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). Akibatnya, muncul berbagai kecurigaan di tengah masyarakat Indonesia mengenai arah sebenarnya dari program perdamaian ini.
Selama ini, rakyat Indonesia dikenal selalu berada di pihak Palestina. Dukungan terhadap Palestina bukan hanya sikap politik, tetapi juga lahir dari rasa persaudaraan sebagai sesama umat Muslim dan sesama manusia yang memperjuangkan keadilan. Karena itu, muncul pertanyaan sederhana namun cukup mengusik. Jika Indonesia ikut dalam kesepakatan program ini, apakah posisi Indonesia justru akan terlihat berseberangan dengan Palestina?
