Efrianda menegaskan, fenomena tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah.

“Sampai sejauh ini bukan karena kualitas pembangunan ekonomi kita. Tetapi memang kondisi itu ada,” jelasnya.

Sebagai langkah ke depan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendorong penguatan sektor industri kecil dan ekonomi padat karya agar masyarakat dapat bekerja di sektor yang lebih terdata secara resmi.

Selain itu, pihaknya juga mendukung rencana hilirisasi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Ke depan kita arahkan ke industri. Kalau dari Pemerintah Provinsi menuju hilirisasi. Misalnya sektor pertambangan bisa diakomodasi melalui koperasi di setiap desa yang sudah ada,” sebutnya.

Menurutnya, melalui skema tersebut para pekerja dapat lebih terdata, termasuk dalam perlindungan ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga  Koperasi Merah Putih Desa Namang Resmi Dilaunching

“Kalau mereka terdaftar, BPJS Ketenagakerjaan bisa diukur. Mungkin itu bisa mengurangi perbedaan data tadi,” pungkasnya.