Darlan mengatakan meski BKPSDMD Babel hanya berwenang pada penataan kepegawaian atau administrasi saja, namun pemberlakukan Undang-Undang HKPD ini berdampak pada pemutusan atau pengurangan tenaga PPPK.

“Proses penerapan Undang-Undang HPKD ini dimulai April-Mei ini karena tahun 2027 nanti sudah diberlakukan. Kita masih kekurangan tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis juga, apalagi jika kota mengurangi PPPk,” terang Darlan.

Oleh karena itu Darlan berharap Kemenpan dan Kemendagri RI dapat membuka formasi CPNS dan PPPK baru di tahun ini, bukan fokus memperlakukan Undang-undang HPKD ini karena pasti berdampak pada pengurangan PPPK. *

Baca Juga  Pemuda di Bukit Intan Pukul Ayah Sendiri hingga Babak Belur