Pada prinsipnya, Pemkab Bangka Barat akan mengikuti arahan dari Kemendagri untuk dilakukan WFH. Yang terpenting, pelayanan publik jangan sampai terganggu.

“Harapan kita adalah seperti itu (hemat energi di OPD-OPD). Di situ juga kan ada bukan hanya WFH, ada mengatur juga masalah belanja perjalanan dinas. Masalah bimtek-bimtek. Kalau bimtek dihimbau untuk dilakukan secara zoom,” ujarnya.

Sementara itu, untuk perjalanan dinas dalam negeri diminta untuk melakukan penyesuaian sebesar 50%. Perjalanan dinas luar negeri 70%. Kebijakan ini akan ia bahas kembali bersama TAPD dan DPRD Bangka Barat.

“Karena ini nanti tanggal 2 harus disampaikan ke provinsi. Hal-hal ini yang harus kita sikapi bersama,” jelas Markus.

Baca Juga  Kalahkan Pangkalpinang, Tim Tenis Lapangan Beregu Putra Babar Melaju ke Final