Pemkab Basel Ikuti Konsinyering Evaluasi RIDPN Bersama Kemenpar, Dorong Optimalisasi Pengembangan Pariwisata 

Sekretaris Daerah Kabupaten Basel Hefi Nuranda, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Hasil evaluasi ini menjadi bahan penting bagi kita untuk melakukan perbaikan dan penyelarasan program, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata di daerah. Kami juga akan terus memperkuat koordinasi antar OPD serta bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar target pengembangan pariwisata dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

Sekda Hefi juga menekankan pentingnya peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata di Bangka Selatan.

“Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak. Oleh karena itu, ke depan kita akan mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha agar dapat berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ungkapnya

Dalam forum tersebut juga disampaikan sejumlah temuan, di antaranya perlunya penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak swasta, serta penyesuaian kewenangan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. Beberapa kendala seperti ketidaksesuaian target, keterbatasan anggaran, serta perubahan nomenklatur kelembagaan turut menjadi perhatian dalam evaluasi.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan antara lain perlunya regulasi turunan berupa peraturan menteri terkait mekanisme pemantauan dan evaluasi RIDPN, penguatan sistem data terpadu, serta penajaman arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik wilayah kepulauan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Basel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (**)