Disparitas Harga Sawit dan Rekomendasi Strategis untuk DPRD Bangka Selatan
Pembentukan dan Penguatan Koperasi Petani (Kelembagaan) Masalah utama petani mandiri adalah posisi tawar yang lemah. DPRD harus mendorong (Program Kemitraan) untuk memastikan setiap PKS menjalankan kewajiban kemitraan dengan petani sekitar melalui wadah Koperasi. (Fasilitasi Sertifikasi RSPO/ISPO) Membantu petani mendapatkan sertifikasi agar kualitas buah diakui secara global, yang secara otomatis meningkatkan harga jual. (Inisiasi Hilirisasi Industri Skala Daerah) Jangan hanya mengandalkan penjualan buah mentah.
Strategi jangka menengahnya, (Pembangunan Pabrik Pengolahan CPO Skala Kecil/Menengah) DPRD dapat mendorong BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk berinvestasi pada unit pengolahan limbah sawit atau minyak goreng curah untuk menstabilkan harga lokal. (Pemanfaatan Limbah) Mengembangkan industri turunan dari bungkil atau lidi sawit sebagai nilai tambah ekonomi masyarakat.
(Perbaikan Infrastruktur Logistik) Akses Jalan Usaha Tani Mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan di sentra perkebunan guna menekan biaya angkut yang selama ini menjadi beban petani. Langkah Aksi Segera (Short-term Action) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Memanggil Dinas Pertanian, Perwakilan PKS, dan Asosiasi Petani Sawit untuk menyelaraskan data harga. (Pembentukan Satgas Pengawasan Sawit Daerah) Melibatkan unsur pemerintah, aparat hukum, dan perwakilan petani untuk memantau praktik monopoli atau permainan harga di tingkat pengepul (tengkulak).
Jika harga TBS stabil dan adil, daya beli masyarakat di Bangka Selatan akan meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya menyejahterakan petani, tetapi juga akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perputaran ekonomi yang lebih sehat di sektor UMKM dan jasa lainnya. Saatnya Bangka Selatan tidak hanya menjadi penonton di tengah kenaikan harga CPO dunia, tetapi menjadi pemain yang cerdas dalam melindungi aset terbesarnya Para Petani.